Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Sahkan UU HPP, Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Kena PPh 35 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP. Aturan baru ini salah satunya akan mengubah kelompok penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi yang terkena pungutan tarif pajak penghasilan (PPh). Selain itu, UU HPP juga akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna […]
-
Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?
Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itu saja. Hal ini terlihat dari […]
-
Dampak Konsensus Pajak Global Diperkirakan Baru Terasa pada 2025
Departemen Keuangan Irlandia memperkirakan setoran pajak dari pajak penghasilan perusahaan atau PPh badan akan tetap tumbuh positif sampai dengan 2025 meskipun konsensus pajak global resmi berlaku. Departemen Keuangan (Depkeu) menyebutkan ketentuan konsensus global melalui Pilar I dan Pilar II diproyeksikan tidak membuat penerimaan pajak dari PPh Badan mengalami kontraksi. Setoran pajak tetap tumbuh positif hingga […]
-
UU HPP Diundangkan, Ketentuan Baru PPh Berlaku di Tahun Pajak 2022
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) resmi berlaku seiring diundangkannya UU 7/2021 pada 29 Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP, ketentuan-ketentuan baru pada UU PPh yang diubah melalui UU HPP mulai berlaku pada tahun depan. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tahun pajak 2022,” bunyi Pasal 17 ayat […]
-
Pengampunan Pajak Jilid II, Kenapa Tidak?
Program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II memantik polemik.Sebagian kalangan setuju tax amnesty jilid II diberikan.Sebagian lagi menolak. Tax amnesty, bagi sejumlah kalangan,adalah perlakuan istimewa yang berlebihanbagi wajib pajak (WP). Tapibagi kalang an lain, tax amnesty adalahjalan mulia untuk menyelamatkanAPBN. Tax amnesty jilid II ditawarkan selama enam bulan, mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022, khusus untuk WP orang pribadi (OP). […]
Got any book recommendations?