E-Commerce Marak, Permintaan Ruang Mal Menurun

JAKARTA – Maraknya perdagangan elektronik (e-commerce) dalam beberapa tahun terakhir ini, dinilai sudah berdampak pada aktivitas belanja offline. Bahkan ditaksir, turunnya permintaan ruang mal bisa berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

“Ada pemilik mal atau pusat belanja di Jakarta yang menyebut e-commerce bukan ancaman, namun data menunjukkan sebaliknya ruang kosong mencapai 10–20% dalam dua tahun terakhir,” kata Pengamat properti Anton Sitorus yang juga menjabat sebagai Kepala Riset dan Konsultasi Savills Indonesia di Jakarta, Kamis (20/12) seperti dilansir Antara

Menurutnya, ruang kosong di mal dan pusat belanja juga dapat dilihat langsung oleh pengunjung, dengan terlihat banyaknya penyewa yang menutup tokonya dengan alasan melakukan renovasi atau pembenahan barang dagangan. Padahal, jelas Anton, ruang mal dan pusat belanja dalam beberapa tahun terakhir ini belum ada penambahan, hanya ada satu yang akan masuk yakni SOHO Pancoran.

Anton bilang, fenomena e-commerce ini mulai dirasakan terutama untuk produk baju dan aksesoris, apalagi e-commerce saat ini gencar berpromosi. Dampak ini paling dirasakan oleh pengelola departemen store yang memerlukan perubahan format dan barang dagangan agar dapat bertahan.

“Kalau melihat kondisi sekarang, banyak konsep departemen store yang ditinggalkan di samping penataan barang dagangannya kurang menarik, kenyamanan kurang karena koridornya sempit, serta harganya juga tidak murah,” ujarnya.

Anton mengatakan, pemilik mal harus segera mengubah konsep untuk mempertahankan tenant. Selain itu, dengan cara mendesain kembali juga dengan menerapkan insentif khusus pada harga sewa.

Di sisi lain, ia melihat sulitnya perizinan di mal membuat sejumlah pengembang melakukan inovasi melalui konsep podium. “Kalau selama ini kita kenal mal sebagai bagian dari kompleks super blok yang di dalamnya terdapat kantor, hotel, dan hunian. Maka kini dikenal podium dalam artian yang dibangun hanya perkantoran atau hunian saja, tetapi di dalamnya terdapat mal,” ujar Anton.

Anton menilai, kehadiran mal ini ke depannya masih sangat berperan besar, terutama untuk menarik pariwisata. Salah satunya yang telah berhasil melakukannya adalah Singapura.

Untuk diketahui, dibanding Malaysia dan Thailand, ruang mal di Indonesia masih tertinggal. Thailand sendiri mengombinasikan mal dan wisatawan dengan memanfaatkan areal hijau sehingga pengunjung merasa nyaman. Hal tersebut sama seperti di Jakarta, kehadiran mal masih sangat penting bagi warga untuk dapat berinteraksi dan mendapatkan hiburan.

Sektor Perkantoran
Senada dengan ruang mal, Anton melihat ruang kosong di sektor perkantoran akan mengalami kenaikan, terutama untuk perkantoran grade A di kawasan pusat bisnis Jakarta.

“Kondisi demikian terjadi sampai dengan November 2018, serta diperkirakan masih akan berlangsung di tahun berikutnya akibat masih terjadinya tekanan di sektor properti,” kata Anton.
Ia mengatakan, ruang kosong di sektor perkantoran itu terjadi sebagai akibat masuknya ruang kantor baru hampir seluas 1,3 juta meter persegi yang diperkirakan akan berlangsung sampai dengan 2021.

Anton menjelaskan, tingkat ruang kosong perkantoran pada 2018 diperkirakan sebesar 25% bahkan untuk grade A bisa 30%, mengalami kenaikan dibanding 2017 sebesar 21%. Angka ini diprediksi masih akan meningkat sehingga mencapai keseimbangan baru pada 2020.

Ia melanjutkan, sebenarnya permintaan terhadap ruang perkantoran pada 2018 mengalami kenaikan, namun tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, ke depannya akan masuk perkantoran baru sehingga membuat ruang kosong juga bertambah.

Anton menyarankan, pemilik perkantoran terutama yang sudah ada harus berkerja keras untuk mencari tenant baru atau mempertahankan yang sudah ada di antaranya dengan memberikan keringanan pada harga sewa. Ia pun mensinyalir, mewabahnya model kantor bersama co working space juga menjadi penyebab masih kosongnya ruang kantor saat ini.

“Banyaknya perusahaan start up di Indonesia memanfaatkan co working space sebagai tempat menjalankan bisnisnya, selain sewanya lebih murah juga mereka bisa saling bertukar ide untuk menjalankan usahanya,” tuturnya.

Kemudian, perusahaan asing yang berencana masuk ke Indonesia, tentunya akan melakukan penjajakan terlebih dulu untuk melihat peluang. Mereka tentunya belum membutuhkan ruang kantor, maka co working space menjadi pilihan, jelas dia.

Co working space biasanya juga dipakai untuk melihat prospek dari lokasi kantor sebelum akhirnya memutuskan lokasi yang ideal,” tandasnya.  

Pengetatan Likuditas
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pergerakan suku bunga acuan maupun kurs dan pengetatan likuditas menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan sektor properti.

“Kondisi ini sesuatu yang harus diwaspadai karena sepanjang tahun 2018 terjadi masalah nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas yang cukup ketat,” kata Sri Mulyani dalam membuka seminar Proyeksi Properti 2019 beberapa waktu lalu. .

Ia menjelaskan, koordinasi stabilitas makroekonomi dengan kebijakan moneter selalu dilakukan agar suku bunga acuan, nilai tukar, dan likuiditas, tidak mempengaruhi penjualan rumah maupun bangunan. Pengelolaan ini menjadi penting, karena tidak hanya terkait pemenuhan rumah atau bangunan bagi masyarakat, namun juga kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sri Mulyani bahkan menceritakan kejatuhan sektor properti di AS karena buruknya pengelolaan kredit perumahan dan berdampak kepada krisis keuangan global 2008-2009. Pemulihan baru terjadi setelah Bank Sentral AS melakukan Quantitative Easing serta menurunkan suku bunga acuan hingga mendekati nol agar permintaan kembali meningkat.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya untuk mendorong kinerja sektor properti agar tetap tumbuh dan permintaan tidak berkurang terutama dari generasi milenial. Selama ini, tambah dia, pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan sektor properti, salah satunya melalui relaksasi kebijakan perpajakan.

Relaksasi dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), ini diharapkan bisa menggairahkan penjualan properti.

“Pertumbuhan sektor properti harus didukung karena mempunyai multiplayer effect yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memformulasikan kebijakan fiskal untuk menumbuhkan ekonomi,” ucapnya.

Sumber: validnews.id

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only