Aset WNI Rp 1.300 Triliun Sembunyi di Luar Negeri

Penerimaan Pajak Rawan Longsor
March 14, 2019
Menghadapi Banyak Tantangan di 2019
March 15, 2019

Program pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlangsung sejak tahun 2018 mulai menunjukkan hasil.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menemukan ada ribuan triliun aset warga negara Indonesia (WNI) yang tersembunyi di luar negeri. Parahnya, ini disinyalir belum masuk dalam surat pemberitahuan pajak (SPT). 

Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Direktorat Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Leli Listianawati menjelaskan, hingga 11 Maret 2018 lalu, Ditjen Pajak telah mengirimkan informasi keuangan kepada 54 negara. Sebaliknya Indonesia juga menerima informasi keuangan dari 66 negara melalui AEoI.

Hasilnya, “Ada lebih dari Rp 1.300 triliun (yang msih disimpan dan belum dilaporkan),” kata Leli, Kamis (14/3). Namun, Leli masih merahasiakan data-data terkait aset itu. Apalagi, aparat pajak terikat perlindungan kerahasiaan atas informasi keuangan yang diterima di pprogram AEoI.

Leli juga enggan menjelaskan status serta tindak lanjut kantor pajak atas temuan aset itu, termasuk terkait penerbitan surat ketetapan kurang bayar bayar pajak atau memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaikinya.

Namun, Leli meyakini nilai aset tersebut akan meningkat seiring bertambahnya jumlah negara yang mengirim informasi. Tahun ini, otoritas pajak akan menerima informasi dari 94 negara. Sementara Ditjen Pajak mengirim informasi ke 81 negara. Pertukaran informasi akan dilakukan pada September 2019 mendatang.

Dus, temuan aset WNI di luar negeri ini bisa menjadi modal baru bagi Ditjen Pajak untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Apalagi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Pengampunan Pajak, aset yang tidak dilaporkan di program tax amnesty dianggap sebagai penghasilan sehingga dikenakan pajak penghasilan atau PPh saat ditemukan. Adapun besaran pajak sesuai aturan berlaku. Pemilik aset juga akan dikenai sanksi denda hingga 200% dari nilai PPh yang kurang bayar.

Dengan tarif PPh wajib pajak perorangan sebanyak 30%, temuan harta di luar negeri tersebut bisa menghasilkan penerimaan Rp 390 Triliun.

Ajib Hamdani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center berpendapat, Ditjen Pajak harus membuat instrumen sebagai pengukur tax compliance yang efektif. Selanjutnya, petugas pajak harus melakukan law enforcement terhadap wajib pajak tidak patuh. 

Cara ini agar memberikan keadilan bagi wajib pajak lain yang patuh. “Law enforcement misalnya, dengan melakukan proses pemeriksaan,” kata Ajib, Kamis (14/3).

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji menegaskan Ditjen Pajak wajib menindaklanjuti hasil temuan AEoI tersebut. Harta yang tidak dilaporkan itu bisa menjadi data perbandingan atau pencocokan data dengan profil SPT.

Dengan data itu, kantor pajak bisa menguji kebenaran data SPT. “Singkatnya, data itu bisa dijadikan alat menguji kepatuhan wajib pajak tersebut,” kata Bawono.

Selama ini, salah satu penyebab tax ratio masih rendah karena tidak ada akses terhadap informasi keuangan luar negeri. Alhasil, data ini akan membantu meningkatkan kepatuhan dan sebagai konsekuensinya dapat menambah penerimaan pajak.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only