Menteri Baru di Indonesia hingga Penggagalan Penyelundupan Lobster Terbesar

Ini upaya Ditjen Pajak untuk tingkatkan tax ratio
March 18, 2019
Dominasi sektor pertanian sebabkan tax ratio masih rendah
March 18, 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin mengubah skema pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM). Termasuk pajak PPnBM pada kendaraan bermotor.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana untuk membentuk dua Kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal tersebut menyusul kinerja yang kurang bagus dari ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia.

Disisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali menggagalkan upaya penyelundupan lobster. Tak tanggungg-tanggung, kali ini meruapakan pengaggalan penyelundupan lobster terbesar sepanjang sejarah.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal e. Berikut berita selengkapnya:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengubah skema pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) yang baru dalam hal ini kendaraan bermotor. Guna membahas hal tersebut, Menkeu bersama dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartato melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, hari ini.

Sambung Sri Mulyani mengutarakan, pihaknya akan melakukam perubahan-perubahan dalam aturan PPnBM Kendaraan Bemotor. Salah satu yang akan diubah dalam aturan PPnBM Kendaraan Bermotor adalah pengelompokan kendaraan.

“Nanti perubahannya tidak lagi dibedakan, untuk itu kami akan konsultasi kepada DPR. Jadi kami melakukan perhitungan berdasarkan kapasitas mesin untuk usulan perubahan,” terang Mantan Direktur Bank Dunia, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Tidak hanya itu, Menkeu juga menerangkan Menteri Perindustrian menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan mengenai kebijakan fiskal industri untuk mendorong kendaraan rendah karbon. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan pelaku industri sepanjang 2017-2018.

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, Menperin kembali menyampaikan syarat kepada Menkeu mengenai usulan harmonisasi PPnBM dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Dimana pada saat ini PPnBM berdasarkan kapasitas mesin, sedangkan untuk usulan perubahan maka dihitung bukan mesin tapi konsumsi bahan bakar dan karbon dioksida,

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan nilai ekspor kendaraan bermotor menyumbang neraca perdagangan tercatat USD35 miliar. “Sisi nilai ekspor kendaraan bermotor roda empat adalah USD35 billion dan mengalami kenaikan tajum terakhir menjadi USD2,5 ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor membuat surplus neraca perdagangan,” jelasnya.

Namun Ia mengakui produksi kendaraan bermotor di Indonesia masih kalah dengan Thailand. Pasalnya jumlah produksi kendaraan bermotor ini masih banyak didominasi Thailand.

“Indonesia dan Thailand dari sisi jumlah produksi dan ekspor Indonesia masih tertinggal dari Thailand meskipun kita memiliki domestik market, tapi tidak sebesar di Thailand,” paparnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan respons soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menambah dua menteri baru di jajaran Kabinet Kerja. Di mana Jokowi minta dua menteri baru untuk menangani sektor investasi dan ekspor.

Bendahara Negara tersebut hanya menjawab singkat soal permintaan pimpinannya itu. Sri Mulyani mengatakan, untuk melihat perkembangannya ke depan dan enggan menjelaskan lebih lanjut

“Nanti lihat saja yah,” kata dia singkat sambil berlalu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Sebelumnya, wacana menambah dua menteri tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Tangerang, Banten, kemarin, Selasa (12/3/2019). Dia bahkan, menyatakan ide tersebut sudah disampaikan saat rapat kabinet bersama beberapa menteri.

“Saya sudah sampaikan di rapat kabinet. Apakah dalam situasi seperti ini perlu menteri investasi dan menteri ekspor khusus? Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Jadi ada dua menteri,” ujarnya.

Alasan Jokowi karena masalah ekspor dan investasi di Indonesia sudah diketahui dan dimengerti jalan keluarnya, namun tidak bisa dituntaskan. “Saya akan lihat alur mana yang enggak benar di titik tertentu,” katanya.

Pertumbuhan ekspor nasional dan investasi dalam setahun terakhir memang kurang menggembirakan. Padahal kedua sektor tersebut diprioritaskan karena menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi pada 2018 hanya mencapai Rp721,3 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya, Rp692,8 triliun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada tahun lalu ekspor mengalami perlambatan karena hanya tumbuh 6,74% dibanding tahun sebelumnya 16,28%.

Dengan fakta tersebut wajar apabila Presiden menginginkan adanya kementerian khusus untuk menggenjot investasi dan ekspor. Jokowi bahkan menegaskan perbaikan kedua sektor itu perlu segera dilakukan.

“Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi itu ada dua, yaitu investasi dan ekspor. Kita sudah terlalu lama sekali ekspornya bahan mentah. Sudah puluhan tahun enggak berani masuk kehilirisasi industri. Para gubernur, bupati, wali kota harus dorong itu. Kuncinya di situ,” ucapnya.

Pemerintah melalui Tim Respons Cepat Satgas Gabungan Komando Armada I berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sebanyak 245.102 ekor yang dinilai merupakan penyelundupan terbesar benih lobster yang berhasil digagalkan dalam sepanjang sejarah.

“Ini adalah tangkapan yang terbesar dalam sejarah kita,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dilansir dari Antaranews, Rabu (13/3/2019).

Menurut Susi Pudjiastuti, rekor penggagalan penyelundupan benih lobster yang terbesar sebelumnya adalah sekitar 120.000 ekor.

Penggagalan penyelundupan benih lobster terbesar terjadi di perairan Pulau Sugi, Batam, Kepulauan Riau, pada 12 Maret 2019.

Ia menyebutkan bahwa benih lobster sebanyak 245.102 ekor itu berhasil diselamatkan dalam operasi pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap satu speedboat tanpa nama.

Penggagalan penyelundupan bermula dari informasi pada Selasa (12/3) pagi, bahwa ada sebuah speedboat yang melintas masuk dari wilayah Batam menuju Singapura dengan kecepatan tinggi.

Tim respons cepat yang mendapat informasi itu segera melakukan pengejaran dari perairan Pulau Sugi, Moro, Kabupaten Karimun hingga Teluk Bakau, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

Tim memutuskan mengejar, dan akhirnya speedboat tanpa nama tersebut beserta barang bukti berupa 44 “coolbox styrofoam” berisi benih lobster berhasil diamankan

Dari hasil pemeriksaan, benih lobster dimasukkan ke dalam 44 “coolbox styrofoam” dan dikemas dalam 1.320 kantong plastik. Sedangkan total nilai benih lobster yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp37,24 miliar.

Benih lobster tersebut diamankan di kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, dan rencananya akan dilepasliarkan ke habitatnya di perairan Natuna.

Sejak Januari 2019 sampai 12 Maret 2019 terdapat delapan kasus penggagalan pengiriman benih lobster di enam lokasi. Jumlah total benih lobster yang berhasil diselamatkan pada periode itu sebanyak 338.065 ekor dengan perkiraan nilai setara Rp50,7 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, Rina menyatakan bahwa benih lobster yang diselundupkan biasanya memiliki tujuan akhir di Vietnam dengan transit di Singapura.

Sumber : Oke Finance

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only