Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan beberapa opsi, termasuk membuka keran impor beberapa komoditas dari India agar perdagangan sawit Indonesia dan India kembali lancar, kata Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Wilistra Danny. ”Kebijakan India menaikkan BM (bea masuk) minyak sawit mentah/CPO Indonesia bukan hanya menyulitkan pengusaha Indonesia, tetapi juga industri India,” katanya di Medan, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.
Produk CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40 persen, sedangkan produk turunannya 50 persen.
Wilistra Danny mengatakan itu saat bersama pengurus asosiasi industri minyak nabati India ,The Solvent Extractors Association of India (SEA) dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meninjau ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.
Menurut dia, salah satu opsi yang akan dilakukan Indonesia adalah membuka keran impor produk dari India. Beberapa produk India yang banyak seperti daging kerbau dan gula adalah salah satu opsi yang sedang dikaji untuk dibuka keran impornya.
”Tetapi belum final, pembukaan keran impor produk India dengan kompensasi BM CPO dan produk turunan asal Indonesia diturunkan India tersebut sedang dalam.pengkajian serius oleh pemerintah atau kementerian terkait di Indonesia,” katanya.
Tentunya kebijakan itu harus disetujui pemerintah India. Wilistra Danny menegaskan, perdagangan memang harus menguntungkan kedua negara yang berdagang. ”Jadi langkah Indonesia dan India yang sama-sama sedang bernegosiasi dalam perdagangan CPO adalah wajar,” katanya.
Indonesia sendiri, katanya menyadari kalau produksi CPO yang banyak tidak diikuti daya serap yang besar akan membahayakan. Sebaliknya India juga menyadari bahwa negara itu masih sangat membutuhkan sawit Indonesia. President SEA, Atul Chaturvedl mengakui, India sangat tergantung dengan minyak sawit Indonesia.
Dari sekitar sembilan juta ton impor CPO India setiap tahunnya, sebanyak 6 ton asal Indonesia. ”Oleh karena itu BM CPO Indonesia yang tinggi/besar itu juga diakui menyulitkan pengusaha India sehingga SEA juga berharap ada segera kesepakatan antarnegara soal besaran bea masuk produk sawit Indonesia,” katanya. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, sebelumnya juga mengakui sedang ada lobi dengan pemerintah India agar BM CPO asal RI setara dengan Malaysia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum II Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Susanto Yang mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah yang melawan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.
“Kami sangat mendukung sikap pemerintah tidak tunduk dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang tetap berkukuh dengan keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030,” ujarnya di sela-sela kegiatan 3rd Borneo Forum yang digelar Gapki se- Kalimantan di Pontianak, disalin dari Antara, di Jakarta.
Ia menjelaskan meski porsi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa hanya sekitar 3 – 4 juta ton per tahun dan hal itu tidak berdampak langsung, namun secara psikologis pasar akan berdampak pada negara lainnya. “Kekhawatiran kita dengan adanya kebijakan yang diskriminatif tersebut jika dibiarkan maka akan menular ke negara lainnya,” papar dia.
Lanjutnya, terhadap langkah pemerintah yang akan membawa persoalan tersebut ke World Trade Organization (WTO) PBB juga sudah sangat tepat. “Kami mendukung mendukung penuh upaya pemerintah termasuk membawa hal ini ke WTO. Semoga ini memberikan yang terbaik untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dan produktivitasnya tinggi,” paparnya.
Selain perlawanan terhadap persaingan minyak dunia dan kebijakan diskriminatif, pihaknya juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperluas pasar dalam negeri, seperti dengan adanya kebijakan B20.
“Dengan pasar dalam negeri luas dengan kebijakan B20 tentu kita tidak akan tergantung lagi dengan negara luar. Itu tentu berdampak pada petani sawit dan penghasil sawit di Indonesia,” ucapnya.
Menurut dia, dengan adanya kebijakan B20 maka mampu menyerap CPO mencapai 6 juta ton per tahun. “Apalagi dengan wacana mau meningkatkan menjadi B30, itu bisa menyerap 9 juta ton CPO per tahun. Kita sangat mendukung upaya pemerintah. Kita tahu industri sawit saat ini menjadi sumber devisa terbesar Indonesia,” sebutnya.
Sumber: neraca.co.id
WA only
Leave a Reply