Tingkatkan Kepatuhan, Ditjen Pajak Harus Tutup Titik Kebocoran

Ramai-ramai Berharap Ditjen Pajak ‘Cerai’ dari Kemenkeu
April 5, 2019
Pengamat Minta Pemisahan Ditjen Pajak dan Kemenkeu Dikebut
April 5, 2019

Pengamat Pajak DDTC Darussalam menilai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu memetakan titik-titik kebocoran pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat terdorong sehingga rasio pajak mencapai rentang 12,75-15%. “Saya pikir ruangan sangat terbuka untuk meningkatkan rasio dengan menutup titik-titik kebocoran,” kata dia dalam diskusi Reformasi Pajak di Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut dia, ruang kebocorannya berasal dari lima titik. Pertama, kebocoran pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari ekonomi bawah tanah (shadow economy). Ekonomi bawah tanah tersebut berasal dari sektor informal yang sulit dipajaki. Dari 1999-2003, angka shadow economy mencapai 18,9% dari PDB.

Artinya, masih banyak sektor pajak yang tidak bisa dipajaki. Salah satu contohnya, sektor ekonomi digital. Ia pun mengatakan, penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) e-commerce merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi ekonomi bawah tanah. Namun, aturan itu dibatalkan sebelum diberlakukan.

Selain itu, kebocoran pajak juga berasal dari pengaruh negara lain, yaitu kompetisi tarif pajak antar negara. Saat ini, Indonesia memiliki tarif Pajak Penghaislan (PPh) sebesar 25%. Sementara, Amerika Serikat (AS) telah menurunkan tarif PPh badan dari 35% menjadi 21%.

Darussalam pun menilai, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mengurangi kebocoran pajak. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan bila basis pajak telah diperkuat dengan penambahan subjek pajak. “Kalau tidak diperluas, takutnya subjek pajak yang dikejar itu-itu saja dan target jadi tidak naik,” ujarnya.

Ia pun menyarankan penurunan PPh dapat dilakukan secara bertahap serta tidak lebih rendah dari rata-rata PPh badan negara ASEAN, yaitu 22,3%. Selain itu, kebocoran pajak dapat ditekan dengan pengurangan penghindaran pajak ke luar negeri (offshore tax evasion).

Hal ini dapat diatasi dengan undang-undang tentang pertukaran informasi perpajakan dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kemudian, kebocoran pajak juga terjadi dalam pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Inilah perlunya penegakan hukum di sini,” ujarnya.

Adapun, rasio pajak Indonesia pada 2018 mencapai 11,5%. Apabila kebocoran pajak dapat ditutupi, Darussalam memperkirakan rasio pajak dapat meningkat. Selain itu, ia memprediksi Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dengan penerimaan pajak yang sesuai dengan target, tanpa mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall).

Sumber : Kata Data.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only