Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas program dan anggaran pembangunan. Sebab, rutinitas tidak akan berhasil mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi kelima terbesar di dunia.
Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara simbolis penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5).
Jokowi mengatakan Indonesia sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari saat ini pada 2045 mendatang, yaitu ketika memasuki usia kemerdekaan ke-100. Hal itu juga yang diramalkan lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia.
“Ada peluang besar untuk masuk ke sana, tapi untuk masuk ke sana tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.
Salah satu tantangan dan masalah yang kerap dihadapi banyak negara ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya ialah negara-negara tersebut justru terjebak pada pertumbuhan yang begitu-begitu saja.
Hal ini membuat negara-negara di dunia kerap berstatus negara dengan pendapatan menengah untuk jangka waktu yang panjang alias middle income trap.
Menurut Jokowi, middle income trap terjadi karena negara tidak bisa mengupayakan model pembangunan yang baru dan terus berkembang secara inovastif dari waktu ke waktu.
Selain itu, negara hanya menjalankan program dan anggaran sesuai rutinitas. Walhasil, tidak ada dobrakan yang bisa memberi hasil signifikan. “Jangan bermimpi masuk ekonomi keempat dan kelima terbesar di dunia kalau terjebak rutinitas dan tidak berani berubah,” terang dia.
Ia melanjutkan setidaknya ada tiga kunci utama yang bisa dilakukan bila ingin mencapai ekonomi terkuat keempat dan kelima pada 2045. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur. Kedua, menyederhanakan izin investasi. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dari sisi infrastruktur, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut meminta pembangunan infrastruktur tetap dilakukan. Bahkan, ia meminta pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.
“Kalau jalan ‘gede’ sudah dibangun pusat, maka jalan menengah dan kecilnya harus disambung oleh daerah. Sambungkan itu ke industri, pariwisata, industri kecil, pusat-pusat produksi, seperti pertanian dan perkebunan,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk menyederhanakan izin investasi. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar rantai perizinan yang tidak perlu dan terlalu panjang tidak membuat investor ‘malas’ menanamkan modalnya di Indonesia.
Sumber : CNN Indonesia
WA only
Leave a Reply