JAKARTA. Pemerintah kembali menyiapkan revisi peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Kebijakan yang sering disebut tax allowance itu akan mempermudah proses permohonan oleh wajib pajak, sehingga menambah jumlah penerimaannya.
Revisi ini merupakan yang kedua. Revisi pertama, terjadi setahun pasca aturan itu terbit, yakni melalui PP Nomor 9 Tahun 2016 yang menambah jumlah bidang usaha penerimaan tax allowance.
Perubahan kedua, setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, untuk simplikasi prosedur. Ini guna menyelaraskan dengan PP Nomor 24 tahun 2018 mengenai Online Single Submission (OSS).
Rencananya, prosedur pengajuan dan proses verifikasi permohonan mendapatkan fasilitas pengurang pajak tax allowance langsung oleh sistem OSS. “Kami akan permudah, seperti di permohonan tax holiday, pengajuan tax allowance akan berlangsung otomatis di OSS,” jelas Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II, Rabu (31/7) lalu.
Kedua, pemerintah juga bakal kembali menambah sektor usaha yang bisa menerima insentif tersebut. Ini berlangsung melalui tiga skema, yaitu dengan menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru, menambah cakupan produk, dan perluasan daerah tujuan penanaman modal di daerah tertentu.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut, sektor penerima ini ditambah hingga sebanyak hampir 300 sektor, dari yang sebelumnya sekitar 140 bidang.
Ketiga, revisi PP tax allowance juga akan meningkatkan kepastian usaha. “Beberapa rumusan pengaturan diperjelas, seperti aktiva yang dapat memperoleh fasilitas, kewenangan Ditjen pajak, dan pemanfaatan fasilitas,” kata Yunirwansyah.
Meski demikian, pemerintah tidak mengubah skema insentif tax allowance, yakni masih sesuai dengan koridor Pasal 31 A UU PPh.
Koridor itu diantaranya, pertama, WP yang melakukan penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan.
Kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama, tapi tidak lebih dari 10. Keempat, pengenaan PPh atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku akan lebih rendah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi sukamdani tax allowance dapat memperbesar investasi yang ada di tengah minat investor yang masih kencang.
Namun, Hariyadi mengingatkan agar aturan tax allowance yang baru, perlu menekankan soal target waktu pelayanan. Hal ini agar memberi kejelasan dan mempercepat investor setelah menyerahkan berkas pengajuan.
“Jadi harus ada patokan waktu. Selama ini tidak ada tenggat waktu, jadi perusahaan diombang-ambing. Saya rasa perlu ada kejelasan juga pengajuannya diterima atau ditolak,” kata Hariyadi.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply