Riset Morgan Stanley memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu mencapai 5 persen pada tahun ini akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Angka ini menurun dari prediksi pada April lalu yang mencapai 5,3 persen, level yang sama dengan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
“Risiko pertumbuhan (ekonomi) cenderung turun di tengah eskalasi terkini dari perang dagang AS-China,” ujar Morgan Stanley dalam risetnya yang berjudul ‘2Q19 GDP Eased on Inventory Destocking’, dikutip Senin (12/8).
Dalam riset tersebut, lembaga keuangan internasional ini juga memprediksi tingkat pertumbuhan 5 persen masih akan berlanjut pada tahun depan sebagai buntut dari perang dagang.
Kendati demikian, dibandingkan dengan ekonomi negara-negara Asia selain Jepang (AxJ) lainnya, Indonesia, beserta India dan Filipina, merupakan negara-negara yang cenderung kurang terkena dampak ketegangan perdagangan. Pasalnya, basis permintaan domestik ketiga negara tersebut bersifat endogen.
“Fundamental struktural positif Indonesia, kesinambungan kebijakan dari masa jabatan kedua Presiden Jokowi serta kebijakan kontra-siklus turut membantu dalam meringankan dampak pada pertumbuhan,” paparnya.
Sementara, kelompok negara yang paling rentan terkena dampak antara lain China, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura. Adapun negara yang cukup rentan terdampak di antaranya Malaysia dan Thailand.
‘Self-help’
Dalam riset terpisah ‘As Tariff Risks Escalate, Self-help is Needed’, Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara AxJ akan semakin melandai pada kuartal I 2020 dibandingkan kuartal IV 2019 jika AS merealisasikan pengenaan tambahan tarif 10 persen pada produk impor China mulai 1 September mendatang.
Pertumbuhan ekonomi AxJ 2019 dan 2020 cenderung melemah dari basis saat ini sebesar 5,6 persen dan 5,8 persen hingga menyentuh tingkat rendah-menengah 5 persen.
Melihat hal itu, Morgan Stanley menilai perlu upaya bagi Indonesia untuk membantu perekonomiannya sendiri (self-help) dalam berbagai bentuk.
Dari sisi moneter, pelonggaran kebijakan oleh Bank Indonesi diperkirakan akan berlanjut dengan kembali memotong 75 basis poin (bsp).
Kemudian, upaya meningkatkan stabilitas makro yang lebih baik dapat membantu mengurangi beberapa risiko penurunan pertumbuhan. Bagi perekonomian yang masih menjalankan defisit neraca berjalan perlu mengurangi pendanaan eksternal.
Selanjutnya, reformasi struktural untuk mengangkat pertumbuhan produktivitas dan meningkatkan daya saing non-komoditas perlu dilanjutkan.
Sebagai negara yang masih memiliki kekurangan infrastruktur, upaya meningkatkan produktivitas bagi Indonesia membutuhkan perbaikan infrastruktur melalui pembiayaan sektor publik dan reformasi kelembagaan/peraturan untuk mendorong belanja modal sektor swasta.
Dengan demikian, dapat menciptakan keseimbangan antara modal dan tenaga kerja.
‘Resep’ Kerek Investasi
Selain langkah untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi, dalam riset yang sama, Morgan Stanley juga merekomendasikan sejumlah langkah untuk mengerek investasi di Indonesia. Pertama, memperkenalkan keringanan pajak perusahaan untuk industri padat karya dan investasi penelitian dan pengembangan (litbang).
Kedua, pemerintah perlu mengumumkan rencana untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) perusahaan dari 25 persen menjadi 20 persen mulai 2021.
Ketiga, memangkas PPh untuk obligasi infrastruktur menjadi 5 persen menjadi 15 persen.
Keempat, meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mengendurkan batas kepemilikan asing di lebih banyak sektor seperti petrokimia, manufaktur dan tekstil.
Kelima, mengumumkan rencana untuk merevisi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan untuk mengerek fleksibilitas pasar kerja.
Keenam, mengumumkan rencana pemberian insentif pajak agar bisa menarik investasi asing untuk kendaraan listrik.
Terakhir, mengumumkan rencana untuk meningkatkan infrastruktur dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
Sumber : cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply