Siapa Layak Gantikan Robert?

Jabatan Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak segera berakhir. Meski masih hitungan bulan, kasak-kusuk soal penggantinya kian ramai terdengar. Beberapa nama mulai muncul. Ada nama baru, ada pula figur lama.

Sosok Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh menjadi calon paling kuat.

Selain senior, keduanya secara struktural memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Apalagi, tradisi di Kemenkeu, sosok dirjen biasanya muncul setelah menjabat sebagai staf ahli menteri.

Selain kedua nama itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, ada sosok kuda hitam yang bisa mengubah peta kompetisi. Ada juga pihak yang menggunakan piranti nonstruktural untuk melancarkan figur yang didukung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih bungkam ketika ditanya mengenai sosok-sosok yang ideal untuk menggantikan Robert. “Nanti saja kalau soal itu,” kata dia, akhir pekan lalu.

Dari sisi mekanisme, sejauh ini juga masih belum ditentukan. Tidak jarang proses pemilihan dirjen pajak berlangsung cukup rumit dan mengejutkan.

Pemilihan Robert dua tahun lalu misalnya, yang tidak banyak diperhitungkan. Ketika semua orang fokus ke nama lain, Robert justru melenggang lancar, menyingkirkan Suryo Utomo sebagai calon terkuat.

Kepastian penunjukkan Robert waktu itu diungkapkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Dia mengungkapkan bahwa Robert telah ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo atas usulan Menkeu Sri Mulyani.

Selain Robert, pemilihan Ken Dwijugiasteadi juga didahului oleh peristiwa yang tak kalah menghebohkan. Dia terpilih lantaran dirjen pajak sebelumnya, Sigit Priadi Pramudito mundur kendati baru menjabat seumur jagung.

Pengunduran diri Sigit tersebut konon disebabkan oleh dinamika, baik di internal dan eksternal otoritas pajak.

TUGAS BERAT

Selain sangat strategis, posisi dirjen pajak juga memiliki beban yang cukup berat. Dia harus menanggung pengelolaan anggaran, dan bertanggungjawab atas 80% lebih penerimaan negara.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan bagaimana proses anggaran berjalan. Jika shortfall sesuai prediksi, pengelolaan anggaran bisa berlangsung optimal.

Namun jika yang terjadi sebaliknya, pengelolaan anggaran menghadapi tantangan. Defisit melebar, dan proses pelaksanaan anggaran akan mengalami tekanan.

Tahun ini misalnya, Ditjen Pajak harus memenuhi target pertumbuhan di kisaran 19%. Namun hingga semester I/2019, kinerja pertumbuhan masih di bawah 5%. Artinya, shortfall bakal melebar. Ini berpengaruh ke target penerimaan pajak tahun berikutnya.

Berlanjutnya penerimaan pajak yang meleset dari target, memperpanjang ‘kutukan’ yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir.

Kendati demikian, tugas dirjen pajak tak hanya memastikan penerimaan berjalan sesuai dengan ekspektasi tapi juga terkait dengan pelaksanaan aktivitas pemungutan secara optimal, efektif, dan bebas dari tekanan wajib pajak.

Soal yang terakhir, sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Hampir setiap tahun, ada saja pegawai atau pejabat pajak yang terciduk aparat penegak hukum, baik kejaksaan atau KPK.

Pada 2016 lalu, seorang pejabat di Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak bernama Handang Soekarno ditangkap KPK karena kongkalikong dengan pengusaha.

Selain itu ada kasus pemerasan oleh 3 pegawai pajak terhadap PT EDMI, terkait pencairam restitusi. Sedangkan kasus yang terakhir, yang diumumkan KPK pekan lalu juga terkait restitusi yang juga melibatkan pihak swasta.

PERUBAHAN

Hampir 2 tahun setelah Robert menjabat, sejumlah perubahan mulai tampak. Otoritas pajak mulai berbenah, proses bisnis mulai diperbaiki, mekanisme pemeriksaan diperkuat, hingga diimplementasikannya core tax system untuk mendorong optimalisasi dan efektivitas administrasi perpajakan.

Perubahan ini dapat berjalan efektif jika dalam proses suksesi nanti pejabat yang terpilih memiliki visi yang progresif.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, dengan tantangan dan tuntutan yang dihadapi, sebaiknya dicari figur yang fit dengan kebutuhan dan tantangan objektif institusi.

“Memang ada dua skema mutasi [diambil dari pejabat terkait], atau seleksi terbuka. Dengan kompleksitas tantangan, saya pilih dilakukan seleksi terbuka, seluruh pejabat eselon dua yang ada dan pejabat eselon 1 ikut seleksi,” jelasnya.

Menurutnya, mekanisme dan tim seleksi juga harus lebih baik. “Tujuan seleksi untuk mendapatkan yang terbaik dan legitimated. Mendapat support internal dan tak melahirkan friksi karena butuh DJP yang solid,” tegasnya.

Sedangkan skema penunjukan langsung, juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan skema ini lebih efektif dan langsung bisa bekerja. Apalagi dianggap portofolio menteri yang menunjuk, jadi lebih kuat dari sisi posisi.

Di sisi lain, skema ini memiliki kekurangan, karena calon yang dihasilkan dianggap bukan yang terbaik, karena tidak bottom up. Alhasil ada risiko sulit untuk konsolidasi, karena dianggap bukan bagian atau pilihan mayoritas.

Terlepas dari skemanya nanti, pemilihan dirjen pajak harus transparan dan akuntabel. Ibarat kata, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia