JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) baru Agus Gumiwang telah dipilih menggantikan Airlangga Hartarto. Para pelaku usaha manufaktur berharap Menperin baru dapat melanjutkan program yang sudah ada dan segera menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah sektor ini.
Dalam 100 hari pertama ini, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, menperin harus segera memetakan kekuatan internal dan eksternal institusinya. Selain itu, juga memperdalam program-program yang telah dicanangkan Presiden, dan terutama dapat memperhatikan sektor industri padat karya, seperti tekstil yang menyumbang devisa cukup besar.
Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap, menperin segera melakukan konsolidasi internal. Soalnya, dengan pergantian kepemimpinan baru, anggaran baru akan di susun. “Diharapkan juga materi baru dapat meneruskan pekerjaan materi lama seperti fokus mempercepat investasi di bindang petrokimia,” ujarnya, Rabu (23/10).
Industri kata fajar, tengah menunggu implementasi dari regulasi yang mengatur pemberian tax allowance, dan tax holiday bagi beberapa sektor, beberapa petunjuk pelaksanaan (Jutlak) regulasi yang mengatur insentif tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Insentif harus segera diimplementasikan. “Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 2019 yang mengatur super deduction tax itu punya turunan yang banyak dan harus dikawal Kemperin,” ungkapnya, Rabu (23/10).
Sebagai sektor industri padat karya, Aprisindo berharap cakupan pemberian insentif bisa lebih besar dan dapat diterima oleh banyak pelaku industri.
Lebih lanjut, Firman bilang, Kemkeu harus dapet berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya untuk menyoalkan Peraturan Mneteri Keuangan (PMK) No 128 Tahun 2019 yang mengatur insentif pajak. Maklum, sektor alas kaki belum masuk dalam daftar penerimaan insentif itu. “Kami harapkan juga menteri baru dapat membangun kedekatan dengan dunia usaha, seperti menteri sebelumnya,” ungkapnya.
Menangih janji
Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyoroti soal daya saing industri keramik yang tergerus akibat tingginya harga gas. Padahal Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016 telah menjanjikan keringanan harga gas.
Belum lagi serbuan keramik impor membanjiri pasar lokal. “Keramik dapat tumbuh kembali jika produk impor dapat ditekan lewat hambatan tarif, yakni safeguard,” ujar Edy.
Bagi produsen consumer goods seperti PT Kino Indonesia Tbk (KINO), menperin di harapkan membuat roadmap yang lebih jelas terhadap masa depan industri manufaktur. “Juga diperlukan berbagai kemudahan dan deregulasi agar pelaku industri dapat mengembangkan usaha dengan mudah,” sebut Budi Muljono, Direktur Keuangan KINO.
Sumber : Harian Kontan
Leave a Reply