Penerimaan Pajak Jauh dari Target, Misbakhun Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi Risiko

JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lebih serius dalam mendongkrak penerimaan pajak. Ia khawatir penerimaan pajak yang tak mencapai target akan mengganggu APBN.

Misbakhun menyampaikan hal itu dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019) kemarin. Agenda raker itu adalah membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja Kemenkeu Tahun Anggaran 2020.

Misbakhun menjelaskan, sampai dengan 29 Oktober lalu penerimaan pajak baru mencapai 63,75 persen dari target Rp 1.577 triliun yang dipatok dalam APBN 2019. “Ini sangat berbahaya apabila realisasi (penerimaan) APBN berjalan di luar desain awal kita,” ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan, saat ini harus ada mitigasi risiko untuk mengantisipasi realisasi penerimaan perpajakan yang tak mencapai target. Ketika penerimaan pajak sangat rendah, katanya, harus ada upaya menutup defisit APBN.

“Kalau kita perhatikan, paling tidak kita pakai teori keran air. Kalau sumbernya berkurang, maka kerannya kita kecilin. Akhirnya apa, endingnya yang kita kurangi,” tegasnya.

Legislator Golkar itu mengatakan, realisasi APBN 2019 tinggal menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Menurutnya, penerimaan pajak harus dioptimalkan sehingga proyek-proyek pembangunan tetap berjalan.

“Jangan sampai kemudian pemerintah daerah yang sudah melakukan tender, sudah melakukan upaya-upaya pembangunan di daerah melalui dana alokasi khusus yang mereka miliki, ternyata belum ditransfer kemudian bisa tertunda,” ungkapnya.

Misbakhun menambahkan, penerimaan pajak pada APBN 2018 mencapai 97 persen dari realisasi anggaran. Dengan demikian ada defisit 3 persen.

Sementara untuk APBN 2019, Misbakhun berasumsi penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya bertambah 20 persen dari capaian saat ini. “Setidaknya kita bisa mencapai 84 persen. Perkiraannya (kenaikan dari jumlah sekarang) Rp 275 triliun dari penerimaan pajak kita,” kata dia.

Karena itu Misbakhun mengatakan, risiko itu harus dimitigasi. Menurutnya, pemerintah harus bisa mencari solusinya. “Bagaimana kita mau mengangkat ini, sementara anggaran kita adalah penerimaan pajak. Saya ingin tahu upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah itu apa?” imbuhnya.

Menurut Misbakhun, sudah semestinya SMI dengan predikat itu mampu menunjukkan kinerja yang moncer bagi perekonomian nasional.

“Penghargaan inilah yang harus kita besarkan, sutradara terbaik ini adalah Ibu Sri Mulyani. Kita ini sangat bersyukur di DPR dibandingkan dengan anggota DPR di China, DPR di Amerika, karena kita bisa rapat bersama menteri keuangan terbaik di Dunia,” katanya.

Misbakhun juga mengingatkan Dirjen Pajak Suryo Utomo akan risiko bagi pegawai DJP lantaran target penerimaan perpajakan yang tak tercapai. Pertama, kata Misbakhun, tunjangan bagi pegawai DJP tidak terbayarkan karena gagal mencapai target penerimaan pajak.

Selain itu, kepala kantor dan pejabat lain di DJP juga terancam kena mutasi. “Penilaian tidak bagus, akhirnya kena mutasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka,” katanya lagi.

Sumber: tribunnews.com