Target Pajak Bisa Meleset, Komisi XI DPR Sarankan Mitigasi Risiko

JAKARTA – RADAR BOGOR, Komisi XI DPR mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih serius dalam mendongkrak penerimaan pajak. Pasalya, jika penerimaan tak sesuai target maka dikhawatirkan akan mengganggu APBN.

“Sampai dengan 29 Oktober lalu penerimaan pajak baru mencapai 63,75 persen dari target Rp 1.577 triliun yang dipatok dalam APBN 2019. Ini sangat berbahaya apabila realisasi (penerimaan) APBN berjalan di luar desain awal kita,” ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Misbakhun yang kerap mengingatkan Sri Mulyani soal penerimaan pajak menegaskan, saat ini harus ada mitigasi risiko untuk mengantisipasi realisasi penerimaan perpajakan yang tak mencapai target. Ketika penerimaan pajak sangat rendah, katanya, harus ada upaya menutup defisit APBN.

“Kalau kita perhatikan, paling tidak kita pakai teori keran air. Kalau sumbernya berkurang, maka kerannya kita kecilin. Akhirnya apa, endingnya yang kita kurangi,” tegas Misbakhun yang merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu.

Lebih lanjut, legislator Golkar itu mengatakan, realisasi APBN 2019 tinggal menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Menurutnya, penerimaan pajak harus dioptimalkan sehingga proyek-proyek pembangunan tetap berjalan.

“Jangan sampai kemudian pemerintah daerah yang sudah melakukan tender, sudah melakukan upaya-upaya pembangunan di daerah melalui dana alokasi khusus yang mereka miliki, ternyata belum ditransfer kemudian bisa tertunda,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menambahkan, penerimaan pajak pada APBN 2018 mencapai 97 persen dari realisasi anggaran. Maka dengan demikian ada defisit 3 persen. Sementara untuk APBN 2019, ia berasumsi penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya bertambah 20 persen dari capaian saat ini.

“Jadi setidaknya kita bisa mencapai 84 persen. Perkiraannya (kenaikan dari jumlah sekarang) Rp 275 triliun dari penerimaan pajak kita,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Misbakhun, risiko itu harus dimitigasi. Menurutnya, pemerintah harus bisa mencari solusinya. Karena, bagaimana ini mau diangkat, sementara sumber anggaran ini adalah penerimaan pajak.

“Saya ingin tahu upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah itu apa?” imbuhnya.

Menurut Misbakhun, sudah semestinya Sri Mulyani enunjukkan kinerja yang moncer bagi perekonomian nasional.

“Sutradara terbaik ini adalah Ibu Sri Mulyani. Kita ini sangat bersyukur di DPR dibandingkan dengan anggota DPR di China, DPR di Amerika, karena kita bisa rapat bersama menteri keuangan terbaik di Dunia,” katanya.

Misbakhun juga mengingatkan Dirjen Pajak Suryo Utomo akan risiko bagi pegawai DJP lantaran target penerimaan perpajakan yang tak tercapai. Pertama, kata Misbakhun, tunjangan bagi pegawai DJP tidak terbayarkan karena gagal mencapai target penerimaan pajak.

“Selain itu, kepala kantor dan pejabat lain di DJP juga terancam kena mutasi. Karena penilaian yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan harapan mereka,” pungkasnya.(JPG)