Apa yang membuat Indonesia kalah molek dari Vietnam dan Thailand?

Asosiasi minta Pemprov DKI Jakarta revisi Perda 2/2018 tentang Perpasaran
November 11, 2019
Penjualan LCGC Bisa Naik Jelang PPnBM Baru Diterapkan
November 11, 2019

JAKARTA. Ketika perusahaan-perusahaan global semakin terlihat memindahkan basis produksinya dari China untuk menghindari pengenaan tarif dari Amerika Serikat (AS), imbas dari perang dagang yang lebih setahun berjalan.

Justru Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja terbesar kehilangan peluang tersebut. Kalah bersaing memikat dengan negara-negara tetangga yang lebih gesit seperti Vietnam dan Thailand.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa jabatan pemerintahan pertamanya berusaha meningkatkan infrastruktur. Melakukan upaya membersihkan hambatan birokrasi dan peraturan yang jauh lebih ramah bagi investor.

Tapi kenyataannya, upaya-upaya itu tidak cukup membantu dalam kondisi ekonomi yang melambat dan lanskap global yang melambat.

Melansir Bloomberg, Sabtu (9/11) ada sejumlah catatan menyangkut hal ini:

  1. Seberapa jarak ketertinggalan Indonesia?

Bank Dunia pada September lalu dalam presentasinya yang diberikan ke Jokowi menyebutkan dari 33 perusahaan China yang mengumumkan rencana untuk mendirikan atau memperluas ke luar negeri dari Juni hingga Agustus, tidak ada yang berencana untuk pindah ke Indonesia.

Ada 23 ditetapkan untuk pindah ke Vietnam dengan sisanya menuju ke Thailand, Kamboja, Malaysia, India, Meksiko, dan Serbia. “Bisnis pindah dari China tetapi tidak datang ke Indonesia karena tetangga Indonesia lebih ramah,” kata Bank Dunia.

Jokowi sendiri telah mengeluh lamanya proses penanaman modal yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Sementara sebuah perusahaan dapat mengamankan semua persetujuan yang diperlukan untuk pindah ke Vietnam dalam dua bulan

Investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) terbilang rendah (dan cukup stagnan) dibandingkan dengan negara tetangga

  1. Adakah titik terang?

Ada sektor industri tekstil, ekspor terbesar Indonesia setelah bahan bakar fosil dan minyak sawit. Pabrik lokal memasok pengecer besar seperti H&M, Walmart dan J.C. Penney.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia melaporkan nilai ekspor tumbuh lebih dari 5% menjadi US$ 13,2 miliar pada tahun 2018 dari US$ 12,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Namun, bea cukai Vietnam melaporkan nilai ekspor tekstil dan pakaian jadinya capai US$ 30,5 miliar pada tahun 2018, atau naik hampir 17%.

  1. Apa yang menghambat Indonesia?
  • Undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat kaku, dengan aturan tentang perekrutan dan pemecatan yang dianggap memberatkan bisnis. Ketentuan uang pesangon adalah yang paling dermawan di dunia – sekitar 95 minggu untuk seorang pekerja dengan masa kerja 10 tahun – hanya di belakang Sri Lanka dan Sierra Leone, menurut data Bank Dunia. Di Vietnam sekitar 43 minggu, di Thailand, 50 tahun.
  • Rumitnya regulasi. Misalnya, izin impor dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu maksimal lima hari, tetapi biasanya membutuhkan tiga hingga enam bulan atau lebih.
  • Sejarah “nasionalisme ekonomi,” seperti yang diilustrasikan sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI), yang membatasi kepemilikan asing di bidang-bidang mulai dari pembuatan bir hingga penambangan, telekomunikasi, hingga pendidikan.
  • Tarif pajak perusahaan di Indonesia sebesar 25% lebih tinggi daripada rival negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, meskipun pemerintah merencanakan pengurangan bertahap hingga 20% mulai tahun 2021.
  • Sektor manufaktur Indonesia terputus dari rantai pasokan global, menurut Bank Dunia. Impor komponen tunduk pada inspeksi dan tarif pra-pengiriman yang mahal dan memakan waktu – 15% untuk ban, 10% untuk penyala kabel, mesin gas dan kotak roda gigi, misalnya. Itu berarti setiap ekspor yang dihasilkan tidak kompetitif.
  1. Apakah selalu demikian?

Indonesia pernah dianggap sebagai “Macan Asia baru” karena industrialisasinya yang memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Manufaktur kuat di sektor-sektor seperti makanan dan minuman, kertas dan karet.

Dua puluh tahun yang lalu nilai ekspor capai 53% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari Vietnam 45% dan Kamboja 31%. Tetapi Indonesia sangat terpukul oleh krisis moneter Asia, yang tidak hanya menghancurkan ekonomi tetapi juga mempercepat kejatuhan diktator Soeharto.

Sejak itulah pamor Indonesia diambil alih oleh kedua negara tetangga tersebut, dengan ekspor merosot menjadi 21% dari PDB pada tahun 2018. Pada tahun 2001 manufaktur berkontribusi 29% terhadap PDB. Sekarang telah jatuh di bawah 20%.

  1. Apa yang dikerjakan Jokowi?

Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi membangun jalan baru, bandara, dan pelabuhan untuk konektivitas lebih baik di negara yang lebih dari 17.000 pulau. Ratusan miliar dolar yang dihabiskan untuk infrastruktur sebagian bertujuan untuk memudahkan perusahaan mengirim barang ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Dia juga fokus pada menstabilkan ekonomi, menurunkan inflasi dan meningkatkan keuangan pemerintah.

  1. Apakah berfungsi?

Bank Dunia mencatat Indeks Kinerja Logistik naik menjadi 46 tahun 2018 dari 63 pada 2016. Indeks kemudahan berbisnis juga naik seiring peningkatan akses untuk kredit dan mendaftarkan properti. Tapi peringkat 2019 berada pada No.73, artinya masih butuh jalan yang panjang.

  1. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang?

Setelah presentasi Bank Dunia, Jokowi meminta menteri bekerja untuk menghapus sumbatan-sumbatan ekonomi. Jokowi berjanji melonggarkan DNI untuk membantu menghidupkan kembali manufaktur.

Mencari win-win solution antara pebisnis dan pekerja, dengan perubahan aturan perburuhan. Pemerintah juga mencanangkan omnibus law yang akan membatalkan ratusan aturan, peraturan, dan izin.

  1. Apa pendorongnya?

Terutama soal kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Populasi usia kerja tumbuh sekitar 3 juta orang per tahun dan telah mencapai 197 juta, lebih banyak daripada populasi gabungan Jepang dan Inggris. Itu berarti ekonomi juga perlu terus tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang cepat atau akan menghadapi masalah pengangguran terutama kaum muda.

Indonesia sudah memiliki masalah setengah pengangguran yang signifikan, dengan hampir 30% orang dengan bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Lebih dari setengah dari mereka yang bekerja (56%) memiliki pekerjaan informal, seperti asisten rumah tangga atau bertani.

  1. Berapa banyak waktu yang Jokowi miliki?

Mengingat sifat politik Indonesia, Jokowi memiliki paling banyak dua tahun untuk membuat perubahan yang diperlukan sebelum pemilu berikutnya pada 2024. Dengan isu nasionalisasi aset di setiap pemilu, upaya mempromosikan investasi asing seperti yang dijanjikan Jokowi kemungkinan akan ditunda.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pada pertengahan abad ini, untuk pertama kalinya di Indonesia, akan ada lebih banyak orang berusia di atas 65 daripada di bawah usia 15 tahun, yang berarti populasi usia kerja akan menurun.

  1. Apa satu-satunya jawaban?

Sektor e-commerce Indonesia yang berkembang pesat sudah menjadi sumber pekerjaan utama, dan Jokowi telah berjanji untuk meningkatkan iklim investasi untuk mendukung ekonomi digital. Indonesia sudah memiliki lima unicorn – startup yang bernilai setidaknya US$ 1 miliar – termasuk Gojek, situs perjalanan Traveloka, penyedia e-wallet Ovo, Bukalapak, dan Tokopedia.

Gojek dan saingan Grab juga menghubungkan perusahaan kecil dan menengah ke pasar konsumen yang sudah besar dan berkembang pesat. Pada tahun 2022, perdagangan online dapat secara langsung atau tidak langsung mendukung hingga 26 juta pekerjaan setara waktu penuh, perkiraan McKinsey & Co.

Pada tahun 2025, teknologi digital dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar US$ 150 miliar, atau rata-rata 1,2 poin persentase per tahun, tambah McKinsey.

Enam jurus BKPM

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar investor benar-benar mendapat ‘karpet merah’ ketika berinvestasi di Tanah Air. Selain tak dipersulit dan tidak diterlantarkan, Bahlil juga menyiapkan enam jurus atau strategi.

“Pertama, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB). Kemudian berbisnis kita sempat membaik. Tahun ini stagnan diperingkat 73. Berikutnya, kita target masuk 50 besar. Peringkat Indonesia pun sempat naik signifikan 19 peringkat ke posisi 72. Tetapi turun tahun lalu ke posisi 73,” ujar Bahlil pada di hadapan para investor asal China pada Talkshow Central Java International Business Forum (CJIBF) di Hotel Bidakara, beberapa waktu lalu.

Jurus kedua, BKPM akan mengeksekusi investasi besar yang selama ini terhenti sebab kendala-kendala berbagai hal di lapangan. “Dia sudah ada izin. Tapi belum bangun-bangun pabrik misalnya. Kami akan kirim tim satgas membantu selesaikan,” ucap Bahlil.

Ketiga, pihaknya akan mendorong investor bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal agar tercipta ekosistem dan iklim investasi yang kondusif.

Keempat, BKPM akan mendorong penyebaran investasi lebih luas namun berkualitas. BKPM akan memperluas penyebaran investasi ke luar Pulau Jawa.

Dalam pemaparan angka investasi Indonesia pada kuartal III 2019, Bahlil menjelaskan penyebaran proyek dari investasi yang didapati tidak lagi didominasi oleh Pulau Jawa.

“Meski demikian, tidak sekadar meluas tapi juga investasi harus berkualitas. Ada nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kemitraan dengan pihak lokal,” tegas Bahlil.

Kelima, promosi investasi yang terfokus berdasarkan sektor dan negara tujuan promosi. Dalam pemaparannya, fokus investasi di sektor infrastruktur misalnya dianggap lebih cocok ditargetkan ke negara Eropa, Asia Timur dan Timur Tengah. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih ditargetkan ke Australia dan Amerika.

Terakhir, Bahlil mengerek investor dalam negeri untuk menghadapi perlambatan laju perekonomian global. “Kami harus perkuat investor dalam negeri. Tidak hanya investasiinvestasi besar, mencoba masuk kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha menengah,” ucap dia.

Bahlil mengatakan, minat investor untuk masuk ke Indonesia sangat tinggi. Sayangnya, realisasi investasi tidak optimal. Sebab, banyak sekali kendala yang menghadang investor saat masuk dan berinvestasi di dalam negeri. Untuk itu, BKPM akan membentuk Satgas (Satuan Tugas) untuk mempercepat realisasi investasi di lapangan.

Sebagaimana diketahui, BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan III mencapai Rp 601,3 triliun. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 283,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp 317,8 triliun. Realisasi investasi tahun ini meningkat 12,3% dibandingkan tahun 2018 dalam periode yang sama.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only