Ekspor RI ke Afrika Terganjal Pajak Impor

JAKARTA – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa kegiatan ekspor Indonesia ke Afrika tergolong berat karena terhalang tingginya pajak impor yang ditetapkan oleh negara-negara di benua tersebut.

“Untuk investasi kita banyak tapi ekspor agak berat karena tax atau pajak impornya masih tinggi,” kata Koordinator Kelompok Penelitian Eropa dan Afrika Dr Ahmad Helmy Fuady di Jakarta, Selasa (10/12/2019), pada seminar akhir hasil penelitian penguatan infrastruktur diplomasi ekonomi Indonesia di Pasar Afrika.

Padahal, kata dia, jika pemerintah bisa menurunkan pajak impor akan berpengaruh besar pada peningkatan ekspor Indonesia ke Afrika. Saat ini Indonesia dikenai pajak impor rata-rata sebesar 15 persen.

“Setiap kali penurunan satu persen pajak impor maka itu bisa menaikkan ekspor kita sekitar 0,9 persen,” kata dia.

Artinya apabila pemerintah bisa menekan dari 15 persen hingga nol persen maka Indonesia bisa menaikkan pertumbuhan ekspor sebesar 13 persen. Hal itu tentunya cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional walaupun kondisi ekonomi dunia saat ini tidak begitu stabil.

Meskipun kecenderungan proteksionisme secara global sedang menguat ditambah lagi persaingan untuk menembus pasar Afrika tergolong ketat, namun Indonesia diyakini mampu merealisasikan apabila melakukan penguatan infrastruktur dengan membuka kedutaan baru di Benua Afrika untuk meningkatkan diplomasi ekonomi.

Ditambah lagi Indonesia memiliki hubungan sejarah dan ikatan emosional yang telah terjalin sejak lama. Kemudian terkait total ekspor-impor Indonesia ke-54 negara di Afrika pada 2018 sebesar 10,53 miliar dolar AS.

Berdasarkan data United Nation Comtrade, ekspor Indonesia ke Afrika mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,09 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2018.

Oleh karena itu, upaya diplomasi Indonesia dengan Afrika melalui atau membuka kedutaan dan Indonesia Trade and Promotion Center (ITPC) perlu diperkuat.

“ITPC baru ada di Nigeria dan Afrika Selatan,” katanya.

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan penguatan diplomasi khususnya di pasar non-tradisional Afrika sebagai salah satu prioritas.

Penguatan infrastruktur diplomasi ekonomi Indonesia menjadi penting mengingat persaingan dalam memperebutkan pasar Afrika semakin meningkat.

Sumber: sinarharapan.co

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only