Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini membebaskan lahan di 4 kelurahan untuk pelaksanaan program naturalisasi. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan bahwa 4 kelurahan itu termasuk dalam 118 bidang.
“Rencana ada seratus 118 bidang dari 4 kelurahan yang mau dibebaskan tapi luasnya saya tidak hapal,” kata Juaini di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/1).
Menurut Juaini pembebasan untuk program naturalisasi itu kebanyakan dilakukan di kawasan Jakarta Selatan dan Timur. Kelurahan itu adalah Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan dan Bale Kambang.
Untuk besaran anggaran yang dibayarkan dalam pembebasan lahan ini akan dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Kami lihat NJOP mau naik lagi nih tentunya harus dihitung ulang, tahun kemarin mungkin kalau NJOP-nya tetap enggak berubah mungkin sama gitu kan. Kalau yang dari tahun kemarin kan 4 kelurahan Rp160 miliar buat bebasin 118 bidang,” ujar dia.
Juaini memastikan 4 kelurahan itu sudah menyepakati pembebasan lahan dan tinggal menunggu eksekusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diketahui untuk 2020 DKI menyiapkan dana sebesar Rp600 miliar yang ditujukan bagi penanganan banjir.
Ratusan miliar itu merupakan dana yang mencakup untuk pembebasan lahan naturalisasi dan pembangunan waduk di Jakarta.
Bangun Waduk
Selain melakukan naturalisasi, Juaini memastikan tiga waduk yang sedang dalam pembangunan di kawasan Sunter, Kampung Rambutan dan Cimanggis agar banjir di Jakarta bisa dikurangi, sudah hampir rampung. Namun ia belum bisa menunjukkan bentuk waduk yang digadang-gadang bisa menampung air untuk mencegah banjir.
“Kalau digambarin sekarang gak kelihatan, nanti kapan-kapan kita ke kampung rambutan yang sudah selesai separuhnya, selesai dibangunnya,” kata Juaini.
Di tahun 2020 setidaknya ada tiga waduk yang kembali dibangun oleh Jakarta. Juaini mengatakan waduk tersebut berlokasi di Marunda, Brigif dan Cimanggis.
“Nanti konsepnya akan kembali ke natural, ya kita tanam pohon-pohon, tanaman, ada taman, ada interaksi warga juga, jadi fungsinya sebagai pengendalian banjir dan juga dipake untuk interaksi warga,” beber dia.
Rencana jangka panjang, DKI akan melakukan naturalisasi waduk sebanyak 100 titik. Dari ratusan target itu sejauh ini abaru 16 titik yang terealisasi.
Disebut Juaini pihaknya lama dalam mengadakan waduk karena harus memperhatikan pengadaan tanah. Terutama DKI ingin memastikan bahwa tanah yang dibeli terbebas dari masalah administrasi.
“Ya kan ada juga akses masuknya yang enggak bisa, ada juga dari waduk itu misalnya terkendala baru separuh yang kita bayarin, ada juga separuh yang belum dibebasin, sisa itu yang mau diberesin,” tutup dia.
Diketahui di tahun 2020 DKI memiliki dana sebesar Rp600 miliar untuk pengendalian banjir di Ibu Kota. Anggaran ini dipakai untuk macam-macam proyek beberapa di antaranya ialah untuk pengadaan tanah proyek naturalisasi dan untuk pembuatan waduk.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply