Awas, Simalakama Restitusi Pajak

Bak buah simalakama, restitusi pajak menjadi kebijakan yang dilematis. Di satu sisi, restitusi ditujukan untuk memberikan ruang bagi korporasi agar mampu ekspansi, namun di sisi lain berisiko menggerus penerimaan negara.

Apalagi, melonjaknya permintaan dan realisasi restitusi pajak sejauh ini belum mampu mendorong kinerja ekspor. Padahal, desain awal kebijakan ini ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk memperluas ekspansi bisnisnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi restitusi pada 2019 mencapai Rp143,97 triliun, meningkat 21,11% dibandingkan dengan 2018 senilai Rp118,87 triliun.

Restitusi yang merupakan hasil dari pemeriksaan normal mencapai Rp90 triliun atau tumbuh 14% dibandingkan dengan 2018, sedangkan restitusi akibat adanya upaya hukum dari wajib pajak mencapai Rp24 triliun.

Adapun restitusi yang timbul akibat percepatan restitusi mencapai Rp32 triliun, meningkat dibandingkan dengan 2018 yang hanya sebesar Rp22 triliun.

Di sisi lain, hingga akhir tahun lalu geliat korporasi, terutama dari kegiatan ekspor dan impor masih belum terlihat. Sepanjang Januari-November 2019, impor bahan baku tercatat masih mencapai US$115,5 miliar, sedangkan impor barang modal sebesar US$25,96 miliar. Secara kumulatif, ekspor dari sektor manufaktur masih terkontraksi sebesar 3,55% dibandingkan dengan 2018 dengan realisasi sebesar US$115,7 miliar. Sementara itu, setoran pajak dari sektor manufaktur per akhir 2019 mencapai Rp365,39 triliun, terkontraksi 1,8% dibandingkan dengan 2018. Di sisi lain, restitusi manufaktur tumbuh 18,05% dibandingkan dengan 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya bisa saja tidak memberikan restitusi dengan pertimbangan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Namun, kebijakan percepatan restitusi dirancang untuk memperbaiki arus kas perusahaan sehingga performanya bisa lebih baik. “Percepatan restitusi membuat perusahaan-perusahaan mempunyai nafas cukup baik di tengah besarnya tekanan ekonomi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Ind rawati, Selasa (7/1).

Memang, apabila diasumsikan bahwa pemerintah tidak melaksanakan percepatan restitusi, maka shortfall penerimaan pajak setidaknya bisa ditekan menjadi Rp213,5 triliun.

Apabila diperinci berdasarkan jenis pajaknya, restitusi atas PPN dalam negeri tercatat mencapai Rp102,14 triliun atau tumbuh 25,22% dibandingkan dengan realisasi 2018 yang mencapai Rp81,56 triliun.

Adapun restitusi atas PPh Badan tercatat mencapai Rp33,23 triliun atau hanya tumbuh 0,76% dari 2018 yang mencapai Rp32,97 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan, tumbuhnya restitusi terutama restitusi dipercepat mengindikasikan bahwa fasilitas ini mampu dimanfaatkan oleh eskportir untuk membeli barang baru yang kemudian diolah menjadi produk ekspor. “Ini menunjukkan upaya Ditjen Pajak untuk mendorong wajib pajak ikut restitusi cukup diperhitungkan,” ujar Yon, Rabu (8/1). Pofi tabilitas perusahaan yang mendapatkan restitusi akan terlihat pada pelaporan SPT 2019 yang jatuh tempo April.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono mengatakan, pelaku usaha menyambut positif restitusi ini. Namun dia berharap ke depan tidak terjadi lagi restitusi yang terhambat.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only