JAKARTA. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utag tahun ini. Sentimen global bisa memengaruhi ongkos berutang yang pemerintah tanggung, meskipun target defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 lebih rendah dari realisasi defisit APBN 2019.
Dalam Nota Keuangan dan APBN 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding target dan realisasi defisit APBN 2019 yang masing-masing tercatat 1,87% dari PDB dan 2,2% dari PDB.
Salah satu strategi pemerintah menutup lubang defisit anggaran tahun ini masih dengan berutang. Rencananya, sepanjang tahun 2020, pemerintah menggali utang (bruto) total mencapai Rp 786,92 triliun lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pijaman.
Perinciannya : penerbitan utang baru Rp 351,9 triliun dan Rp 435,02 triliun utang jatuh tempo.
Lebih terperinci lagi, penerbitan SBN (bruto) tahun ini mencapai Rp 735,53 triliun, yang terdiri dari Rp 389 triliun penerbitan SBN baru dan Rp 346,22 triliun sisanya adalah untuk membiayai SBN jatuh tempo (refinancing).
Selain itu, Rp 48,4 triliun merupakan penerbitan pinjaman luar negeri (bruto) Terdiri dari rencana penarikan pinjaman luar negeri (bruto). Terdiri dari rencana penarikan luar negeri Rp 38,8 triliun dan pembayaran cicilann pokok pinjaman luar negeri Rp 87,1 triliun.
Adapun Rp 3 triliun ialah penerbitan pinjaman dalam negeri (bruto). Terdiri dari rencana penarikan pinjaman dalam negeri baru Rp 1,3 triliun dan pembayaran cicilan pokok pijaman dalam negeri Rp 1,7 triliun.
Dengan tambahan utang itu, pemerintah memperkirakan, rasio utang terhadap PDB Indonesia di 2020 berkisar 29,4%-30,1%. Batas atas perkiraan pemerintah ini lebih tinggi dari posisi akhir 2019 sebesar 29% dari PDB.
Tahun lalu, pemerintah menambah utang baru Rp 359,7 triliun. Alhasil, outstanding utang pemerintah pemerintah mencapai Rp 4.778 triliun. “Rasio utang Indonesia terjaga di 30%. Dibanding negara lain, kita masih cukup hati-hati,” kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan belum lama ini.
Untuk itu, Kementerian Keuangan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta selektif dalam memilih sumber pembiayaan, dengan mempertimbangkan biaya serta risiko yaang tertuang dalam Nota Keuangan dan APBN 2020.
Ini biar rasio utang terjaga dalam batas aman dan kian menurun. Tahun 2023, pemerintah memproyeksikan, rasio utang ada di kisaran 26,3%-27,9% terhadap PDB, lebih rendah dibanding target 2020.
Dalam jangka menengah, pemerintah bakal mengoptimalkan potensi pendanaan utang dalam negeri sambil mempertimbangkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Misalnya, dengan memprioritaskan penerbitan SBN domestik di tenor jangka menengah hingga jangka panjang. Lalu, menerbitkan SBN valas sebagai pelengkap denominasi hard currency untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara.
Ekonom Indef Bhima Yudistira Adhinegara menyarankan, pemerintah sebaiknya mempercepat pembiayaan utang alternatif untuk mengurangi beban utang jatuh tempo. Contoh, Pinjaman lunak dengan bunga di bawah SBN serta pinjaman bilateral.
Selama ini, bunga pinjaman terlalu mahal karena porsi SBN yang terlampau besar mencapai 80% dari total utang pemerintah. Meski begitu, Bhima mengakui, penerbitan SBN adalah cara tercepat bagi pemerintah untuk mendapatkan utang. “Tapi, harus dikurangi,” katanya kepada KONTAN, Minggu (12/1).
Ekonom Core Indonesia Mohammad Faisal berharap, pemerintah tidak menerapkan kebijakan fiskal ketat atau austerity saat ini. Tpi Kebijakan yang ekspensif dan countercyclical sebagai stimulus untuk kegiatan produksi juga konsumsi.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply