Efektivitas Omnimbus Law Disangsikan

JAKARTA. Pemerintah makin banyak membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam bentuk Omnimbus Law. Di sektor ekonomi, setidaknya ada Omnimbus Law Perpajakkan, Cipta Lapangan Kerja yang dipastikan masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Selain itu ada Omnimbus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Segera menyusul.

Ekonom  Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pemerintah mestinya  betul-betul mempersiapkan rancangan sistem fundamental struktur perekonomian secara komprhensif sejak awal. Ia menilai banyaknya rancangan Omnimbus Law yang dikejar berpotensi menimbulkan kesemerawutan dalam tata regulasi Indonesia.  Enny juga mengingatkan agar pemerintah jangan kehilangan fokus lantaran terlalu banyak rancangan.Omnimbus Law yang kejar tayang . padahal proses pembuatan Omnimbus Law secara hukum memerlukan proses panjang dan saat diimplementasikan di lapangan. Selain itu dampaknyapun akan memakan waktu yang tidak sebentar.

“jangan sampai yang didepan mata tidak diselesaikan, sementara kita mengejar  Omnimbus Law yang masih jauh ini,” kata Enny, Rabu (22/1). Enny juga meragukan urgensi Omnimbus Law Sektor Keuangan yang saat ini juga tengah digodok pemerintah. Menurutnya, persoalan di sektor keuangan saat ini bukan terletak pada kerangka aturan dan UU melainkan pada penerapan kebijakan oleh otoritas yang tidak optimal.

Ekonomi Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi sependapat, Omnimbus Law belum berdampak besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, selain perizinan dan birokrasi, investor melihat kondisi permintaan terhadap produk mereka. Sementara,” Daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih dan konsumsi rumah tanggapun cenderung stagnan.ini mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi,” kata Eric kepada  KONTAN, Kamis (23/1).

Ekonomi Samuel Aset Manajemen Lana Soelistiningsih juga melihat, dengan maupun tanpa Omnimbus Law, investasi di dalam negeri tetap akan bergairah. Alasannya, secara historis, pasca tahun politik geliat investor akan tumbuh lantaran arah kebijakan pemerintah sudah terukur. Taksiran Lana, Omnimbus Law paling cepat diundangkan pada Kuartal III-2020 nanti. Sehingga, implementasi beleid sapu jagat tersebut akan benar-benar efektif pada jangka waktu panjang,paling cepat di tahun 2021-2022.

Yang jelas pemerintah harus memastikan aturan turunan sebagai pelaksana Omnimbus Law harus dibuat segera agar tidak ada yang mandek.

Sumber: Harian Kontan