Jakarta. Keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan produk hasil riset dan inovasi di dalam negeri mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya rencana tersebut bakal menggeliatkan perekonomian dalam negeri dan mempersiapkan Indonesia masuk dalam Industri 4.0. Selain itu, produk inovatif juga dipercaya dapat memuluskan pertumbuhan investasi yang juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi.
Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengatakan produk inovatif dan teknologi bisa terwujud melalui kegiatan penelitan dan pengembangan. Masalahnya, menurut Bawono skala atau ukuran dari kegiatan litbang di Indonesia masih lemah. Karena itulah pemerintah perlu memberikan stimulus, salah satu cara yang paling efektif ialah melalui pemberian insentif pajak.
“Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Ia mengungkapkan, pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday dan yang kedua, cost based incentive berupa super tax deduction. Pemerintah sebetulnya sudah mengatur mengenai pemberian insentif untuk produk inovatif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Insentif berupa tax holiday ini diberikan kepada industri pionir yang mengaplikasikan teknologi baru.
Selain itu, pengurangan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan litbang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Akan tetapi Bawono menyayangkan insentif untuk kegiatan litbang tersebut yang masih belum jelas. Sebab, hingga kini pemerintah belum merilis aturan teknis mengenai pengurangan pajak super untuk kegiatan litbang. “Baru di tataran PP, belum ada PMK-nya,” terang Bawono.
Menurut Bawono, fasilitas insentif pajak pada dasarnya bisa diberikan kepada semua industri. Namun ada baiknya pemberian insentif diprioritaskan pada industri strategis. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan insentif pajak bagi produk inovatif. Pertama, bersifat strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teknologi yang selama ini belum dikuasai oleh Indonesia sehingga banyak pembayaran royalti ke luar negeri. Ketiga, teknologi yang meningkatkan efisiensi dan cost structure sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri produk inovatif yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dan ramah lingkungan.
Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif untuk kendaraan listrik dalam bentuk penghapusan pajak PPNBM dan pengecualian kebijakan plat nomor ganjil genap. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong produsen untuk berinovasi dalam memproduksi mobil listrik. Disisi lain, dengan naiknya suplai akan berimplikasi pada penurunan harga yang juga menguntungkan konsumen. Dengan demikian konsumen pun akan terdorong untuk beralih menggunakan kendaraan listrik sehingga membawa dampak positif bagi lingkungan.
Selain mobil listrik, terdapat banyak produk yang berpotensi untuk bisa diberikan insentif, bahkan di industri yang terdapat eksternalitas negatif seperti tembakau sekalipun. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Bawono mengatakan, ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif bersifat less harmful. “Artinya tidak memiliki eksternalitas negatif atau dampak kesehatan yang sebesar rokok yang dibakar. Dari perspektif tersebut harusnya juga bisa dipertimbangkan adanya tarif cukai yang lebih rendah,” ujarnya.
Sumber: Beritasatu.com
WA only
Leave a Reply