JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan insentif fiksal hingga Rp 10 triliun yang diberikan untuk sejumlah sektor, sebagai langkah untuk memberikan stimulasi bagi perkeonomian domestik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khsususnya di tengah dampak virus korona.
Namun hal ini ternyata berdampak pada pelebaran defisit anggaran dalam APBN 2020 di tahun yang telah dipatok 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelebaran defisit anggaran, diperuntukkan untuk mengelola kebijakan fiskal, meski begitu ia enggan menyebut besaran pelebaran defisit yang akan terjadi.
Menurut dia, dalam mengelola ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian global dengan ekonomi yang turun maka akan berimbas pada penerimaan pajak yang ikut melemah.
“Di dalam mengelola kebijakan fiskal, tentu kita ketahui bahwa ada pemasukan dan pengeluaran. Tapi tujuannya untuk kelola ekonomi. Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, Jakarta, Rabu (26/2).
Ia mengatakan bahwa jika di tengah situasi global dan mewabahnya virus korona, pemeirntah malah mengencangkan ikat pinggang (menahan belanja) tanpa memberikan (stimulus) diperlukan untuk mendorong perekonomian domestik, maka akan menjadi procyclical bagi perekonomian, dan justru membuat APBN tak sehat.
“Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, yang terjadi procyclical. Ekonomi lemah, pemerintah tetap mau karena penerimaan turut, kita potong semua belanja, maka ekonomi nyungsep,” jelasnya.
Di saat situasi ekonomi global tengah melemah, saya sebagai Menteri Keuangan tidak boleh ikut lemah, jutsru harus lebih mengedepankan prundent dalam mengelola APBN.
“Kaalu ekonominya lagi lemah, saya nggak boleh ikut lemah. Saya membebaskan. Karena kalo saya jadi prosiclical, saya ngga jadi menkeu, saya ikut aja jadi cirlider, kalo lagi kungsep ikut nungsep. Kalo lagi buble, saya ikut buble Ini ngga begitu” tegas Sri.
Selama tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 351,85 triliun. Hingga akhir Januari 2020, realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 68,2 triliun atau 19,4% dari target dalam APBN 2020.
Kemudian hingga per akhir Januari 2020 lalu mengalami defisit sebesar Rp 36,1 triliun. Apabila defisit melebar biasanya pemerintah akan melakukan penarikan utang baru untuk bisa menutup defisit yang melebar .
“Nanti dilihat, hitungannya kombinasi berbagai hal, tapi kita sudah antisipasi karena UU APBN 2020 defisit desain 1,76% cukup konservatif, tapi nanti kita akan lihat room-nya masih sangat ada.
Sumber : Investor.id
WA only
Leave a Reply