Ekonomi lesu, sektor pariwisata butuh infrastruktur dan ekosistem

JAKARTA. Sektor pariwisata bisa menjadi jalan keluar di tengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini. Tak heran, bila pemerintah benar-benar serius mengembangkan sektor pariwisata.

Pemerintah juga telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status “super prioritas”. Tak main-main, kelima Bali Baru super prioritas ini bakal mendapat kucuran dana pembangunan infrastruktur senilai Rp 7,1 triliun pada 2020.

Marwan Jafar, anggota Komisi VI DPR RI dari PKB mengatakan, anggaran sebesar itu harus maksimal buat mendorong berbagai fasilitas dan infrastruktur pariwisata, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara. “Fasilitas itu perlu terus dikembangkan buat mendorong optimalisasi sektor pariwisata,” katanya di Jakarta, Jumat (14/2).

Selain proyek infrastruktur di lima KSPN tersebut, ada banyak proyek pengembangan infrastruktur pariwisata lainnya yang juga perlu didukung. Ia mencontohkan, rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng karena Bandara Ngurah Rai sudah overloaded dan crowded.

Juga proyek pembangunan Pelabuhan Benoa di Bali bertaraf internasional yang sangat membantu arus kelancaran barang dan jasa serta aspek ecotourisme. “Tingkat kunjungan wisatawan domestik atau nusantara maupun wisatawan mancanegara bakal meningkat signifikan dengan selesainya kedua infrastrukur transportasi vital tersebut,” kata mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Demi kelancaran proyek-proyek strategis nasional di kawasan pariwisata, maka koordinasi antar pihak mesti maksimal buat menghindari tumpang-tindih kewenangan hingga operasional nanti.

Namun, bukan saja aspek infrastruktur fisik, ia juga menekankan pentingnya upaya peningkatan keahlian sumber daya manusia di sejumlah BUMN perhubungan serta pengelola bandara dan pelabuhan sebagai prasyarat-prasyarat utama buat mengembangkan sektor pariwisata.

Setelah proyek selesai, pemerintah juga harus mampu mengundang investor lokal. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, misalnya, pemerintah daerah belum mendukung pengembangan Tanjung Lesung sebagai KEK karena investor kesulitan dalam perizinan.

Jika semua upaya itu bisa dilakukan maka bukan mustahil dalam lima tahun mendatang, pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa nomor satu bagi Indonesia. Contohnya sumbangan sektor pariwisata di Thailand terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20%. “Malaysia dan Korsel juga sudah sangat menggencarkan pariwisatanya,” ujarnya.

Sumber : KONTAN.CO.ID