JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan relaksasi terhadap percepatan restitusi (pengembalian pendahuluan) pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus jilid dua yang dikeluarkan pemerintah untuk meredam dampak wabah Covid-19.
Relaksasi percepatan restitusi PPN tersebut diberikan bagi 19 sektor industri tertentu, wajib pajak yang berada di kawasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta wajib pajak KITE-IKM.
Sri Mulyani mengatakan, tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir.
“Biasanya kan perusahaan yang melakukan ekspor akan mendapatkan restitusi untuk barang-barang inputnya. Nanti untuk eksportir restitusi ini kita tidak berikan batasan sama sekali,” terang Sri Mulyani, Jumat (13/3).
Sementara, bagi wajib pajak non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp 5 miliar, atau naik dari nilai restitusi pada aturan sebelumnya yang sebesar Rp 1 miliar.
Relaksasi percepatan restitusi PPN ini diberikan selama enam bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020. Sri Mulyani mengestimasi besaran restitusi dari kebijakan ini sebesar Rp 1,97 triliun.
Dengan percepatan restitusi, harapannya wajib pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya. Nantinya, kebijakan ini akan diatur melalui perubahan terhadap PMK No. 117/PMK.03/ 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Sumber: Detik.com
WA only
Leave a Reply