JAKARTA. Pemerintah menyampaikan dampak dari virus korona, pelemahan harga minyak, dan kurs rupiah yang melemah menjadi batu sandungan utama penerimaan pajak.
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengimbau agar pemerintah segera mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) terutama dari revisi penerimaan pajak.
Proyeksi dari Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo ketiga sentimen tersebut masih akan berlangsung setidaknya sampai kuartal III-2020.
Yustinus mengamati dari realisasi penerimaan pajak dalam dua bulan awal di 2020 saja sudah jauh dari tahun lalu. Artinya besar kemungkinan tidak akan mencapai target penerimaan pajak akhir tahun.
Selain sentimen yang mengganggu penerimaan negara, rangkaian stimulus I-II senilai Rp 33,25 triliun dari pemerintah guna menangkal dampak virus korona terhadap perekonomian juga makin memperlebar defisit APBN.
Alhasil, Yustinus meramal dengan situasi ekonomi saat ini yang terpapar virus korona shortfall pajak 2020 mencapai Rp 334 triliun lebih tebal dari pada realisasi shotfall pajak 2019 sekitar Rp 240 triliun.
Angka tersebut setara Rp 1.308 triliun atau hanya 79% dari target penerimaan pajak akhir tahun ini senilai Rp 1.642,6 triliun. Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Februari 2020 sebanyak Rp 152,9 triliun.
Angka tersebut kontraksi hingga 4,9% year on year (yoy) bila dibandingkan dengan pencapaian pada periode sama tahun lalu senilai Rp 160,9 triliun. “Penerimaan pajak tahun ini memang susah banyak tantangan. Apalagi harga komoditas andalan Indonesia seperti batubara dan crude palm oil (CPO) turun,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Rabu (18/3).
Kata Yustinus, nampaknya profitabilitas dunia usaha tahun ini akan sulit, meski akan disuntik stimulus sampai September 2020. Alhasil penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di tahun ini diprediksi belum bisa membaik. Alasannya, supply dan demand masyarakat global maupun lokal belum recovery pada Oktober-Desember.
“Rebound tahun ini akan sulit paling tidak untuk menjaga sampai pulih, harapannya ya selesai lebih cepat, tapi bisa lebih lama. Tapi pemerintah kan apalagi beri amunisi. Ini juga bisa menunda pembahasan RUU Omnibus Law,” kata dia.
Di sisi lain, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakrat (DPR RI) Mukhammad Misbakhun sebelumnya mengatakan bahwa Kemenkeu memang sudah sepatutnya mengajukan APBN-P karena asumsi di dalamnya meleset semua.
Kendati begitu, dalam situasi saat ini untuk laporan APBN periode Februari 2020, Misbakhun tidak banyak berkomentar. Yang jelas dia percaya Kemenkeu harus berjuang di tengah situasi ekonomi seperti saat ini.
“Saya percaya Indonesia punya Menteri Keuangan terbaik di dunia. Dia punya cara yang hebat untuk menghadapi situasi APBN yang berat saat ini,” kata Misbakhun kepada Kontan.co.id, Rabu (18/3).
Sumber : Kontan.co.id
WA only
Leave a Reply