Jakarta: Bank Indonesia (BI) dinilai perlu menaikkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Maret 2020. Strategi menaikkan suku bunga dan peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing (valas) menjadi langkah yang diperlukan guna menopang laju pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tantangan ekstrem virus korona atau covid-19.
Kepala Kajian Makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Febrio Kacaribu mengatakan kinerja ekonomi domestik terseret pembatasan perjalanan dan penerapan social distancing sehingga menyebabkan bisnis mengurangi produksi barang dan/atau jasa, alhasil aktivitas ekonomi menjadi lebih rendah. LPEM UI memandang pandemi korona memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen (yoy) di kuartal I-2020.
“Untuk itu, dalam jangka panjang, langkah-langkah kebijakan yang strategis untuk memulihkan ekonomi di akhir wabah sangat penting untuk mengimbangi hilangnya produktivitas selama guncangan,” ujar Febrio dalam rilis analisis makroekonomi LPEM UI yang diterima Medcom.id, Kamis, 19 Maret 2020.
Di sisi lain, bank sentral perlu lebih banyak intervensi di pasar valas. Sebab berkurangnya pasokan dolar Amerika Serikat (USD) di pasar valas telah menyebabkan depresiasi rupiah hingga 11 persen dalam satu bulan terakhir. Dalam hal ini, BI perlu mulai menyiapkan strategi stabilitas nilai tukar.
Menurutnya, tindakan darurat yang diambil oleh bank sentral, terutama langkah lebih awal dan agresif the Fed, telah menyebabkan pasar melakukan aksi jual dalam aset berisiko. Ketakutan investor global akan ketidakpastian telah memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang.
Akumulasi portofolio di Indonesia sendiri telah mencatat arus keluar sebesar USD8,1 miliar dari USD18,8 miliar pada 24 Januari 2020 menjadi USD10,7 miliar pada 13 Maret 2020. Investor telah mengganti portofolio ke investasi yang lebih aman seperti US Treasury; imbal hasil US Treasury 10 tahun turun di bawah satu persen. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dan satu tahun telah melonjak masing-masing menjadi 7,4 persen dan 5,1 persen.
“Kepanikan di pasar keuangan negara-negara berkembang akibat wabah pandemi telah berdampak langsung pada valas, sebagaimana seluruh mata uang negara berkembang mengalami depresiasi. Berdasarkan tingkat depresiasi year to date, rupiah merupakan salah satu mata uang yang terkena dampak paling parah dengan tingkat depresiasi sebesar 10 persen (ytd),” jelas Febrio.
BI sebenarnya telah memperkenalkan paket stimulus untuk menjaga stabilitas rupiah, memangkas suku bunga kebijakan 25 bps pada Februari, memberikan suntikan dana pada pasar valas dan DNDF, serta menurunkan GWM valas bank. Namun, kekurangan USD di pasar keuangan terus melebar akibat tingginya risk aversion dari investor global.
“Pelemahan rupiah ke sekitar Rp15.200 sejauh ini sudah cukup memperlihatkan dengan jelas arah pasar keuangan menuju kondisi yang semakin sulit,” urai dia.
Sementara dari sisi fiskal, stimulus fiskal sangat dibutuhkan untuk membatasi dampak dari guncangan pandemi covid-19. Pasalnya, perekonomian domestik membutuhkan kebijakan yang akan berdampak cepat dalam mengurangi penurunan produktivitas seperti penutupan pabrik, pembatasan perjalanan, penutupan sekolah, hingga berbagai pembatalan acara yang akan mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka pendek.
“Langkah kebijakan lain yang lebih strategis dan cepat untuk menolong pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat sangat diperlukan. Untuk saat ini, kami melihat kebijakan stimulus fiskal akan secara efektif melindungi ekonomi dari guncangan akibat wabah karena industri membutuhkan kebijakan yang lebih cepat untuk mengurangi kerugian produktivitas,” jelas Febrio.
Paket stimulus fiskal pertama senilai USD745 juta dinilai gagal diimplementasikan sejak ditemukannya kasus pertama. Sementara paket ‘antivirus’ kedua senilai USD1,6 miliar dianggap lebih menjanjikan. Keringanan pajak industri manufaktur atau industri yang berorientasi ekspor lebih terasa dampak stimulusnya karena sektor-sektor ini diperkirakan akan menerima guncangan terbesar selama wabah pandemi covid-19.
PPh badan yang lebih rendah dan pajak impor yang sementara ditangguhkan diharapkan dapat meminimalkan kerugian bisnis dan menghindari lonjakan PHK. Keringanan pajak juga akan secara langsung menolong pekerja sebagaimana mereka akan sementara dibebaskan dari PPh individu.
“Kebijakan fiskal saat ini semakin diperkuat seiring dengan peningkatan jumlah kasus covid-19 di Indonesia. Pemerintah sedang bersiap untuk mempercepat pencairan dana sosial dan subsidi kartu prakerja untuk membantu mereka yang paling terdampak, terutama keluarga berpenghasilan rendah,” tutup Febrio.
Sumber : medcom.id
WA only
Leave a Reply