Banyak Hotel Tutup, PHRI Minta Penundaan Pajak Pembangunan Satu

Dedie menjelaskan okupansi hotel di Kota Bogor pada kondisi normal rata-rata berada di atas 70 persen. Namun saat ini, tingkat okupansi hotel turun drastis menjadi 18,2% seiring dengan merebaknya Covid-19.

Dia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut juga sejalan dengan menurunnya wisatawan atau pengunjung di Kota Bogor yang secara drastis, sehingga berdampak terhadap penurunan okupansi hotel.

“Secara real di lapangan, okupansi yang biasanya di atas 70%, sudah berada di posisi 18,2%. Jadi ini sejalan dengan bencana ini, secara otomatis kegiatan, lalu lintas pariwisata, dan lain-lain memang berkurang,” ujarnya.

Demi mengurangi dampak ekonomi terhadap pengusaha hotel, lanjut Dedie, pihak PHRI meminta penundaan sementara penagihan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Dia mengaku permintaan PHRI itu tengah dipertimbangkan Pemkot Bogor. Sebagai perbandingan, tuntutan serupa seperti ini juga terjadi di Inggris.

“Kita sedang mempertimbangkan permintaan dari temen-temen PHRI untuk menunda penagihan PB1 atau pajak daerah,” jelas Dedie dilansir dari tribunnews. (rig)

Dedie menjelaskan okupansi hotel di Kota Bogor pada kondisi normal rata-rata berada di atas 70 persen. Namun saat ini, tingkat okupansi hotel turun drastis menjadi 18,2% seiring dengan merebaknya Covid-19.

Dia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut juga sejalan dengan menurunnya wisatawan atau pengunjung di Kota Bogor yang secara drastis, sehingga berdampak terhadap penurunan okupansi hotel.

“Secara real di lapangan, okupansi yang biasanya di atas 70%, sudah berada di posisi 18,2%. Jadi ini sejalan dengan bencana ini, secara otomatis kegiatan, lalu lintas pariwisata, dan lain-lain memang berkurang,” ujarnya.

Demi mengurangi dampak ekonomi terhadap pengusaha hotel, lanjut Dedie, pihak PHRI meminta penundaan sementara penagihan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Dia mengaku permintaan PHRI itu tengah dipertimbangkan Pemkot Bogor. Sebagai perbandingan, tuntutan serupa seperti ini juga terjadi di Inggris.

“Kita sedang mempertimbangkan permintaan dari temen-temen PHRI untuk menunda penagihan PB1 atau pajak daerah,” jelas Dedie dilansir dari tribunnews.

Sumber : Ddtc.co.id