JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, bank sentral dan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak turun menjadi di bawah 2,3%. Sejumlah langkah stimulus fiskal dan stabilitas sektor keuangan dilakukan, di antaranya penambahan anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani Covid-19.
“Langkah-langkah itu untuk mencegah pertumbuhan ekonomi di bawah 2,3% dan bisa di atas 2,3%. Maka dari itu diperlukan tambahan belanja dan pembiayaan Rp 405,1 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (2/4).
Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan berkoordinasi erat dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. BI bahkan berharap ekonomi bisa tumbuh di atas 2,3%.
Perry menegaskan bahwa sejumlah skenario outlook indikator utama ekonomi makro yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk soal pertumbuhan ekonomi, merupakan what-if scenario analysis dan bukan merupakan proyeksi.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, wabah Covid-19 akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan tumbuh 2,3% untuk skenario berat, bahkan untuk skenario sangat berat, perekonomian bisa minus 0,4%.
“Angka makro dalam konferensu pers, Rabu (1/4), yang disampaikan adalah bentuk what-if scenario yang akan dicegah agar tidak terjadi. Dalam pertumbuhan ekonomi kami berusaha tidak jatuh di bawah 2,3%. Dalam RDG BI 19 Maret 2020, skenario moderat pertumbuhan ekonomi 4,2% dan dengan stimulus akan kami cegah tidak turun di bawah 2,3%” tegas Perry.
Sebagai konsekuensi dari penambahan belanja dan pembiayaan Rp 405,1 triliun itu, maka defisit anggaran akan melebar di atas 3% hingga tahun 2022. “Karena tidak memungkingkan di bawah 3% maka dibutuhkan Perppu. Mulai 2023, defisit APBN tidak lebih dari 3% lagi,” ujar Perry.
Sri Mulyani menegaskan, tambahan belanja dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun diarahkan untuk mengatasi dampak Covid-19 sehingga perekenomian Indonesia terhindar dari kondisi sangat berat atau masuk skenario terburuk. Kondisi-kondisi sangat berat itu di antaranya pertumbuhan ekonomi minus 0,4%, nilai tukar mencapai Rp 20 ribu per dolar AS, dan inflasi 5,1%.
“Dampak Covid-19 terhadap ekonomi makro Indonesia dapat menjadi sangat berat jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi segera. Tambahan belanja dan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mengatasi dampak Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam press conference bersama Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19 di Jakarta, Rabu (1/4).
Semula, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendorong refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Namun, hal ini dinilai tak lagi mencukupi dan kemudian dilakukan penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Rincian dari penambahan anggaran tersebut meliputi sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sumber : Investor.id

WA only
Leave a Reply