Pengusaha Minta Pajak Hotel-Restoran Seluruh RI Dibebaskan

Jakarta –

Pemerintah sudah menyusun skema pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi pariwisata yang paling terdampak virus corona (COVID-19). Pembebasan itu direncanakan dengan menganggarkan Rp 3,3 triliun sebagai dana hibah bagi pemerintah daerah (Pemda) yang akan kehilangan penerimaan pajaknya mulai April-September 2020.

Namun, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Rainier H Daulay meminta pembebasan pajak itu juga berlaku di seluruh Indonesia. Pasalnya, dampak corona terhadap sektor pariwisata sudah menyebar ke seluruh Indonesia.

“Makanya kita sedang memperjuangkan bukan 10 destinasi, tapi se-Indonesia. karena yang terkena dampaknya di seluruh Indonesia. Kebetulan saja saya nggak punya hotel di luar 10 destinasi itu. Tapi bagaimana yang tidak di 10 destinasi? Kan lebih parah,” kata Rainier kepada detikcom, Kamis (2/4/2020).

Ia menuturkan, seluruh asosiasi di sektor pariwisata baik PHRI, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita), Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), dan sebagainya sudah menyuarakan sederet kebijakan yang sangat dibutuhkan saat ini.

“Kita ini kan induknya ke Kemenparekraf karena saya bidangnya di perhotelan, lalu ada teman-teman di travel agent, ada di transportasi pariwisata. Kita semua masalah sudah kita kasih tahu. Kita punya masalah, bagaimana bayar karyawan? Lalu kita berhubungan dengan bank, bank punya aturan. Kalau kita hadapi sendiri-sendiri kan repot. Bank juga repot punya jutaan nasabah. Lewatlah asosiasi-asosiasi ini, inilah gunanya asosiasi. Hotel lewat PHRI, travel agent lewat Asita dan Astindo, dan sebagainya,” paparnya.

Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ia pun menyatakan kekecewaannya atas hal tersebut.

“Pokoknya statement saya, seluruh yang diminta sama kita, sampai hari ini belum ada yang di-follow up. Kalau di-follow up kan ada statement ditolak atau tidak,” kata Rainier.

Sumber: Detik.com