Waspada, Krisis Ekonomi Sudah di Depan Mata

JAKARTA. Pemerintah harus waspada menghadapi ancaman krisis! Tak satu pun bisa meramal kapan sebaran virus korona (Covid-19) akan berakhir.

Yang nampak adalah efek lanjut dari sebaran virus corona. Celakanya, ini menjadi rantai yang masih sulit diputus. Virus corona sukses menghantui pasar keuangan dan pasar modal di seluruh dunia. Tak hanya di pasar keuangan, tapi juga surat utang serta harga komoditas energi.

Paparan efek lanjut Covid-19 juga menghantam Indonesia Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah ambyar Indeks jatuh di level 3.989 di penutupan Senin (23/3). Rupiah terkapar menjadi Rp 16,575.

Sakit efek dari korona juga sudah memukul banyak lini, dari UKM sampai industri. Ancaman penutupan hubungan kerja juga sudah di depan mata, meski banyak pengusaha berupaya menahannya.

Kepala Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan, gejolak dan dampak virus korona belum jelas akan berakhir. Bahkan hingga kini belum ada kabar baik yang bisa membuat pelaku pasar keuangan bahwa Covid-19 bisa diatasi.

Meski begitu, Piter yakin rupiah tak akan tembus sampai Rp 20.000 per dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat year to date (ydt) rupiah telah terdepresiasi 19,3% terhadap dollar AS. “Ini sudah masuk pra kondisi sebelum krisis keuangan,” ujarnya. Menurut dia, bukan angka nominal Rp 16.000 atau Rp 17.000 yang dilihat, tapi persentase depresiasi. “Angka 19,3% sudah jadi lampu kuning sebagai tanda krisis,”ujar dia.

IHSG sejak awal tahun telah jatuh 36,6%. “Ini parah, harusnya KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) mulai rapat maraton untuk memetakan bank atau jasa keuangan yang tak kuat hadapi pelemahan kurs secara tajam,” ujar dia.

Hanya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Raden Pardede berpendapat, kondisi saat ini belum ke arah ke krisis keuangan. Raden yang pernah menjabat sekretaris KSSK itu, menyarankan agar KSSK memantau semua indikator dengan cermat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik bila tantangan ekonomi Indonesia saat ini berat. Tapi, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan tepat guna mengantisipasi dan merespon kondisi terkini yang terus memburuk.

Dalam banyak kesempatan, Menkeu mengaku jika pemerintah terus menyempurnakan protokol manajemen krisis (PMK) meski tak berharap protokol itu digunakan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman menegaskan, Kemkeu sudah memiliki langkah-langkah penanganan yang sesuai dengan protokol manajemen krisis.

“Dalam kondisi terburuk, kami punya KSSK. Kami juga punya first line dan second line of defense yang jadi payung jika kondisin ekonomi kian memburuk,” kata Luky.

Salah satunya Bonds Stabilization Framework (BSF). Yakni intervensi ke pasar surat berharga negara (SBN) guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah dalam jangka pendek bisa membeli SBN di pasar sekunder. Jangka menengah pemerintah membentuk bond stabilization fund.

Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, pemerintah punya anggaran Rp 10 triliun -Rp 15 triliun di APBN 2020 sebagai pendapatan fiskal (fiscal buffer). Sebagian dari dana sudah digunakan untuk paket stimulus ekonomi pertama dan kedua dalam meredam efek Covid-19 ke ekonomi.

Selain bantalan ekonomi, pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa menyarankan dalam kondisi krisis pemerintah harus mengamankan pasokan pangan hingga Oktober-November, selain kesehatan.

Sumber: Harian Kontan