JAKARTA – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, Industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan mengharapkan sejumlah bantuan dari pemerintah, di antaranya berupa bantuan modal usaha, penundaan pembayaran kredit perbankan, stabilisasi harga bahan baku agar kembali seperti semula, dan adanya intervensi pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan bahan baku hingga ke daerah, terutama gula pasir.
Selain itu, diharapkan bantuan dari pemerintah baik hibah maupun pinjaman, penundaan pembayaran iuran PDAM dan PLN, keringanan pembayaran BPJS karena karyawan dirumahkan, penundaan pembayaran pajak, hingga subsidi biaya pengiriman untuk penjualan online, terutama untuk Indonesia Bagian Timur yang mengalami kendala pada mahalnya biaya kirim.
Gati menambahkan, IKM melakukan penggiliran jam kerja, yang berarti akan terjadi pengurangan pendapatan pegawai karena upah dibayar secara harian. “Nampaknya kondisi ini berlaku di sebagian besar IKM makanan,” kata dia dilansir dari laman Kemenperin, Minggu (12/4/2020)
IKM makanan juga mengalami penurunan omzet hingga 50%, bahkan terdapat IKM yang penjualannya menurun hingga 90%. Pada akhirnya, mereka menjual secara obral stok yang ada agar tidak menumpuk di gudang dan supaya mendapat pemasukan.
“Untuk pasar ekspor juga turut mengalami hambatan, karena diberlakukannya karantina atau lockdown. Misalnya ekspor bawang goreng Monita dari Kabupaten Kuningan ke Arab Saudi,” kata dia dilansir dari laman Kemenperin, Minggu (12/4/2020).
Untuk itu, IKM masih terus menjalankan penjualan secara daring agar tetap mendapatkan pemasukan bagi perusahaan, seraya berharap agar akses pengiriman barang tetap dapat berjalan meskipun akan diberlakukan karantina wilayah.
Sumber : Okezone.com
WA only
Leave a Reply