Pemerintah memberikan insentif pajak terkait dengan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19. Sejumlah insentif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020 tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/4/2020).
Fasilitas atau insentif PPN dan PPh diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19 atas impor, perolehan, dan pemanfaatan barang dan jasa.
Barang yang dimaksud antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Sementara, jasa yang masuk meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya.
“Insentif PPN dan PPh diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Simak artikel ‘Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 28/2020’.
Selain itu, ada pula pembahasan mengenai pembetulan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) agar sesuai dengan syarat pemberian insentif dalam PMK No.23/2020. Pembetulan itu dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian kode KLU dalam SPT tahunan PPh 2018.
Ketidaksesuaian itu membuat wajib pajak tidak termasuk dalam kode KLU dalam lampiran PMK No.23/2020. Padahal, KLU yang sebenarnya dari wajib pajak termasuk dalam lampiran tersebut. Simak artikel ‘Pengajuan Insentif Bisa Online, DJP Pakai Data SPT 2018. Sudah Lapor?’.
Aplikasi Berbasis Daring
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21 yang diatur dalam PMK 28/2020 tidak membutuhkan surat keterangan bebas. Pengajuan surat keterangan bebas hanya berlaku untuk pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
Sesuai PMK 28/2020, pengajuan pembebasan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Daftar email KPP dapat dilihat pada https://www.pajak.go.id/unit-kerja.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas sedang menyiapkan aplikasi yang dapat diakses untuk pengajuan insentif secara elektronik atau online.
“Kami berencana meluncurkan aplikasi berbasis daring pekan depan,” katanya. (Kompas/Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)
Relatif Progresif
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan hingga awal April 2020, sudah ada 113 negara yang merilis instrumen pajak untuk penanganan Covid-19. Negara-negara itu menangguhkan kewajiban perpajakan dan memberikan insentif untuk menjamin arus kas korporasi. Simak artikel ‘ahas Pajak & Virus Corona, DDTC Fiscal Research Rilis Laporan Terbaru’.
Sejauh ini, menurutnya, Indonesia sudah termasuk negara yang relatif progresif dalam merilis kebijakan pajak untuk merespons pandemi Covid-19. Paradigma memang harus diubah. Pada saat ini, pajak tidak dilihat dari sisi penerimaannya, tetapi dari sisi dampaknya untuk menjaga situasi ekonomi dan menanggulangi pandemi. Simak artikel ‘Respons Pajak Indonesia Hadapi COVID-19 Relatif Progresif’.
Kucuran insentif memang akan meningkatkan belanja pajak (tax expenditure) Indonesia. Namun, peningkatan itu tidak signifikan karena penerimaan dari sektor jasa kesehatan selama ini tidak menjadi kontributor utama penerimaan. (Kompas)
Sepanjang Belum Ada Pemeriksaan
Wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU tersebut melalui penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 baik berstatus normal atau pembetulan, sepanjang atas SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 belum dilakukan pemeriksaan.
Ketidaksesuaian kode KLU ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, wajib pajak tidak menuliskan kode KLU pada SPT tahunan PPh 2018. Kedua, wajib pajak belum melakukan pelaporan SPT tahunan PPh 2018. Ketiga, wajib pajak salah mencantumkan kode KLU pada SPT tahunan PPh 2018. Simak artikel ‘Ini Ketentuan Kode KLU yang Jadi Acuan Pemberian Insentif Pajak’. (DDTCNews)
Sudah atau Sedang Dilakukan Pemeriksaan
Jika SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 sudah atau sedang dilakukan pemeriksaan, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU yang tercantum dalam masterfile wajib pajak.
Penggunaan kode KLU dalam masterfile ini dilakukan dengan ketentuan wajib pajak dapat melakukan perubahan kode KLU melalui penyampaian permohonan perubahan data sehingga sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya. Jika kode KLU sudah sesuai dengan yang sebenarnya, wajib pajak tidak perlu melakukan perubahan. (DDTCNews)
Ada sejumlah acuan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dipakai dalam pemberian insentif diskon 30% sesuai PMK No.23/2020. Salah satunya adalah penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan SPT tahunan tahun 2019.
Hal ini ditegaskan oleh Ditjen Pajak dalam FAQ yang disajikan pada laman DJP Tanggap Covid-19. Dalam FAQ tersebut disampaikan besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang untuk setiap masa pajak. Simak artikel ‘SPT Tahunan 2019 Jadi Dasar Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25’.
Pajak Ekonomi Digital
Pembahasan mengenai pemajakan terhadap ekonomi digital yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih alot.
Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol menyebut silang pendapat antara negara maju dan negara berkembang masih terasa dalam rapat Task Force on the Digital Economy (TFDE). Hal tersebut membuat proses perumusan konsensus masih berlangsung dinamis hingga saat ini.
“Pada pembahasan setiap isu masih tampak perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara emerging maupun negara-negara berkembang,” katanya.
Sumber : DDTCNews
WA only
Leave a Reply