JAKARTA — Sejumlah wajib pajak menggugat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasilnya, pemerintah sebagai tergugat kalah dari tingkat pengadilan pajak sampai putusan Mahkamah Agung (MA).
Karena kalah pada beberapa kasus, pemerintah wajib mengembalikan pajak atau merestitusi kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak karena dinyatakan sebagai haknya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sepanjang Januari hingga Maret 2020 besaran pajak yang dikembalikan kepada wajib pajak karena hasil putusan keberatan atau banding sebesar Rp11,7 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengembalikan pajak yang sudah terlanjur ditarik pada tahun lalu. Data statistik Sekertariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan mencatat total sengketa pajak tahun lalu sebanyak 10.166 kasus.
Namun total sengketa pajak yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 4.937 kasus. Sementara jumlah sengketa pajak yang sebagian dikabulkan mencapai 1.903 kasus.
Selain karena kalah dari gugatan wajib pajak, DJP juga mengembalikan pajak dalam rangka percepatan restitusi sebanyak Rp 14,07 triliun. Ditambah, restitusi normal dari pemeriksaan otoritas pajak senilai Rp 29,48 triliun.
Dengan demikian, total restitusi pajak sepanjang tiga bulan pertama di tahun ini sebesar Rp 56,07 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,8% dari total restitusi tahun lalu senilai Rp 50,6 triliun.
Seperti diketahui, pada prinsipnya pengusaha kena pajak (PKP) berhak mengajukan restitusi pajak apabila merasa membayar lebih banyak pajak masukan daripada pajak keluaran atas aktivitas bisnisnya.
Setelah PKP mengajukan restitusi, PKP akan diperiksa dengan jangka waktu sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Jika dalam batas waktu tersebut Ditjen Pajak tidak membuat suatu keputusan, permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan.
Adapun ketentuan pelaksana tata cara restitusi PPN ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Umumnya, restitusi pajak paling banyak berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN). Tahun lalu, dari total restitusi pajak sebanyak Rp 143,97 triliun, komposisi restitusi berupa PPN sekitar Rp 100 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 43,97 triliun.
Sumber: Kompas.tv

WA only
Leave a Reply