JAKARTA. Jika masih sesuai rencana, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan dampak Covid-19 yang Rp 405,1 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial alias social safety net (SSN) sebesar Rp 110 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun KONTAN, pemerintah baru merealisasikan stimulus tersebut sebanyak 31,07 triliun. Namun angka ini baru memperhitungkan realisasi anggaran beberapa insentif.
Pertama, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) hingga 15 April lalu, pemerintah telah mencairkan anggaran PKH sebesar Rp 16,4 triliun, atau 43,85% dari total pagu anggaran Rp 37,4 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemkeu Rahayu Puspasari menjelaskan, data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 800.000 keluarga pada masa darurat Covid-19.
Kedua, pemerintah juga telah mencairkan anggaran untuk kartu sembako senilai Rp 14 triliun, atau 70% dari pagu sebesar Rp 20 triliun. Anggaran ini, juga akan mencakup penyaluran hingga periode bulan Mei 2020.
Ketiga, pencairan dana untuk Program Kartu Prakerja tahap pertama sebesar Rp 596,79 miliar. Jumlah ini, menyesuaikan dengan jumlah peserta yang lolos dalam program kartu prakerja sebanyak 168.111 peserta.
Nantinya, peserta yang lolos dalam program ini akan mendapatkan dana manfaat sebesar Rp 3,5 juta yang bisa digunakan untuk melakukan program pelatihan.
Keempat, realisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pengalokasian dana desa. Hingga Senin (27/4) lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat telah mencairkan sekitar Rp 70 miliar dana desa yang digunakan untuk BLT kepada 8.157 desa dari 76 kabupaten di Indonesia.
Besaran BLT dari dana desa yang akan diberikan, adalah senilai Rp 600.000 per keluarga perbulan selama tiga bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020, dana desa yang akan digunakan untuk BLT adalah sebesar Rp 22,4 triliun, atau 31% dari total pagu Rp 72 triliun.
Terkait hal ini, persoalan data penerima menjadi perhatian. Khususnya, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Tumpang tindih penerima, membuat adanya kemungkinan seorang menerima bansos lebih dari sekali.
Untuk itu, Menteri Sosial Juliari Batubara sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengatur penyelesaian ketepatan penyaluran bansos. “Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan Pemda atur,” katanya Senin lalu.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto meminta distribusi bansos dipercepat dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat menunda terlalu lama distribusi bantuan sosial dengan alasan data yang kurang lengkap,” tandasnya.
Sumber: Harian Kontan
WA only
Leave a Reply