DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan warga Kota Denpasar. Relaksasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2.
Kepala Bapenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi mengatakan keringanan pajak hotel, restoran, hiburan, dan juga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) itu dapat dilakukan tanpa wajib pajak mengajukan aktivasi permohonan.
“Relaksasi pajak daerah yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran pajak. Dan tidak ada aktivasi. Pemkot Denpasar memberikan relaksasi hingga 3 bulan ke depan,” ujarnya di Denpasar, Selasa (5/5).
Ia menambahkan relaksasi tersebut diberikan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD. SE tersebut diterbitkan sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2 tanpa aktivasi mengajukan permohonan.
“Penundaan jatuh tempo yang diberikan kepada pelaku usaha hingga 20 Juli 2020. Dengan demikian, wajib pajak mendapatkan penundaan pembayaran pajak untuk masa pajak periode April, Mei dan Juni 2020 dengan kewajiban tetap melakukan pelaporan pajak tanggal 20 setiap bulan,” katanya.
Adapun kebijakan ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat untuk memberikan keringanan dan pengurangan beban pajak bagi pengusaha. “Sedangkan untuk PBB-P2, jatuh tempo pembayaran pajaknya diundur hingga 30 September 2020,” ujarnya seperti dilansir balipost.com.
Pemkot Denpasar memastikan tidak ada pengurangan atau pembebasan pajak daerah di Kota Denpasar mengingat hal ini sudah diatur dalam undang undang. Pemkot Denpasar lebih memilih relaksasi mekanisme pembayaran pajak bagi pelaku usaha.
“Kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. Pemkot menyebutkan pandemi Covid 19 sudah pasti akan memengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini,” kata Dewa.
Sumber: DDTC.co.id
WA only
Leave a Reply