Gaji dan Tunjangan Kinerja Ke-13 ASN DKI Dihapus

Jakarta – Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap APBD DKI 2020. Sejumlah pos anggaran mengalami rasionalisasi sehingga berkurang dari yang sudah ditetapkan. Bahkan ada pos pengeluaran yang akhirnya dihapus.

Salah satunya adalah gaji ke-13 dan 14 aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta dihilangkan. Termasuk juga tunjangan kinerja ke-13 dan 14 untuk seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI.

“Gaji ke-13 dan 14 tidak ada selama ada Covid-19,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi seusai rapat penyesuaian APBD DKI Tahun 2020, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Penghapusan gaji dan tunjangan kinerja ke-13 dan 14 bagi ASN merupakan langkah rasionalisasi atau pengurangan untuk pos anggaran belanja pegawai.

Selain itu, Pemprov DKI melakukan beberapa langkah rasionalisasi belanja pegawai, antara lain melakukan pengurangan tunjangan kinerja PNS sebesar 50 persen, tunjangan transportasi dihapus, upah pungut insentif pajak dikurangi 50 persen dan tunjangan peningkatan penghasilan Bapenda dihilangkan.

Awalnya, anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam APBD DKI sebesar Rp 20,886 triliun. Realisasi hingga 14 April 2020 sebesar Rp 4,723 triliun. Setelah dirasionalisasi sebagai imbas dari Covid-19, proyeksi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 15,979 triliun. Dengan demikian, nilai rasionalisasi sebesar Rp 5,572 triliun.

Sumber : Beritasatu.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only