Dampak Covid-19, Pendapatan dari Pajak DKI Akan Merosot 55%

Pupuk Indonesia Pecahkan Rekor Produksi selama 2019
May 8, 2020
Klaim Tunjangan Penganguran AS Mulai Turun, Tapi Masih Tinggi
May 8, 2020

JAKARTA — Sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari pajak. Pada 2020 ini saja, dari Rp 57,561 triliun PAD DKI, sebesar Rp 50,170 triliun diproyeksikan dari pajak daerah. Namun proyeksi pendapatan pajak daerah tersebut bakal menurun drastis di tengah pandemik virus corona (Covid-19). Berdasarkan hitungan Pemprov DKI, diproyeksikan pajak daerah akan mengalami penurunan hingga 55,01 persen jika pandemik terus berlangsung hingga Desember 2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengakui bahwa pajak merupakan sektor yang paling terpukul di masa pandemik Covid-19. Hal ini, tergambar dalam perhitungan yang disampaikan Pemprov DKI saat rapat penyesuaian APBD DKI Tahun 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/5/2020). “Pajak-pajak itu kan nggak masuk semua otomatis, misal hotel, hiburan. Artinya yang nggak berkurang cuma pajak rokok, yang berkurang signifikan,” ujar Suhaimi.Dalam APBD DKI 2020, ditetapkan PAD dari pajak daerah sebesar Rp 50,170 triliun. Hingga 30 April 2020, realisasi pendapatan dari pajak daerah ini baru sebesar Rp 8,225 triliun. Diproyeksikan realisasi pendapatan dari pajak dalam periode Mei hingga Desember 2020 (jika Covid-19 terus berlangsung hingga Desember 2020), sebesar 14,344 triliun. Dengan demikian, proyeksi pendapatan DKI dari pajak daerah 2020 sebesar Rp 22,570 triliun atau hanya 44,99 persen dari angka yang ditetapkan.

Terdapat dua jenis pajak yang mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis, yakni pajak reklame yang ditetapkan sebesar Rp 1,325 triliun, karena Covid-19 diproyeksi akan mengalami penurunan hingga Rp 200 miliar atau hanya 15,09 persen dari angka yang ditetapkan. Kemudian, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mengalami penurunan hingga 16,27 persen. Dalam APBD DKI 2020, pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp 10,600 triliun dan diproyeksi turun hingga Rp 1,725 triliun (16,27 persen).

Pajak rokok diproyeksi tidak mengalami dampak dari Covid-19 sehingga pendapatan dari pajak rokok tetap 100 persen, yakni sebesar Rp 650 miliar. Pajak jenis lain yang penurunan pendapatannya tidak sampai di bawah 50 persen adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Diketahui, pajak daerah merupakan salah satu pos dari PAD. Selain pajak daerah, PAD DKI juga berasal dari retribusi daerah sebesar Rp 755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 750 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5,885 triliun. Dengan demikian total PAD DKI Tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 57,561 triliun.

Proyeksi penurunan pendapatan dari pajak di DKI Jakarta:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

– Anggaran: Rp 9,500 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 7,125 triliun (75 persen)

2. BNN Kendaraan Bermotor

– Anggaran: Rp 5,900 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 2,575 triliun (43,64 persen)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

– Anggaran: Rp 1,400 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 700 miliar (50 persen)

4. Pajak Air Tanah

– Anggaran: Rp 200 miliar

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 45 miliar (37,50 persen)

5. Pajak Hotel

– Anggaran: Rp 1,950 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 625 miliar (32,05 persen)

6. Pajak Restoran

– Anggaran: Rp 4,250 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 1,450 triliun (34,12 persen)

7. Pajak Hiburan

– Anggaran: Rp 1,100 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 300 miliar (27,27 persen)

8. Pajak Reklame

– Anggaran: Rp 1,325 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 200 miliar (15,09 persen)

9. Pajak Penerangan Jalan

– Anggaran: Rp 1,025 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 475 miliar (46,34 persen)

10. Pajak Parkir

– Anggaran: Rp 1,350 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 575 miliar (42,59 persen)

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

– Anggaran: Rp 10,600 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 1,725 triliun (16,27 persen)

12. Pajak Rokok

– Anggaran: Rp 650 miliar

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 650 miliar (100 persen)

13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

– Anggaran: Rp 11 triliun

– Proyeksi realisasi hingga Desember: Rp 6,125 triliun (55,68 persen)

Sumber: Beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only