Apindo Kritik Relaksasi Pajak dan Kartu Prakerja karena Salah Sasaran

Dorong Ekspor di Tengah Pandemi, Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas pada 3 Perusahaan
May 13, 2020
Ekonomi RI Diramal Tumbuh Minus, BKF: Ini Skenario Sedih Sekali
May 13, 2020

Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai sejumlah kebijakan stimulus di tengah pandemi Covid-19 tak efektif karena salah sasaran. Kebijakan itu di antaranya, relaksasi PPh21, PPh22, PPh25 dan program Kartu Prakerja.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, untuk relaksasi PPh21, dia menilai tidak efektif karena batasannya untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp200 juta per tahun atau Rp16,67 juta per bulan. Padahal mayoritas pekerja saat ini menerima gaji kurang dari gaji normal.

“Rata-rata di sektor pariwisata boleh dibilang malah di bawah 50 persen, jadi dikasih ini juga percuma karena dapatnya (insentif) rendah. Jadi, pemerintah menulis Rp70,1 triliun itu sebetulnya cuma di atas kertas saja tapi kenyataannya tidak dirasakan manfaatnya khususnya oleh pekerja kita,” ujar Hariyadi, Rabu (13/5/2020).

Dia menambahkan, untuk relaksasi PPh22 impor pun dirasa tidak efektif. Pasalnya, pajak impor tersebut jika perusahaan melakukan impor yang seharusnya perhitungan PPh dibayar dibelakang, namun pada kebijakan ini diharuskan di bayar di muka.

“Nah ini yang dibebaskan, sekarang ini impor relatif kecil, enggak seperti biasa dan relatif turun tajam,” katanya.

Selain itu, kata dia, relaksasi PPh25 juga kurang efektif. Yang diminta pengusaha yaitu dibebaskan dari angsuran karena perusahaan saat ini bisa dipastikan merugi akibat pandemi Covid-19.

“Jadi, kalau rugi ujung-ujungnya pasti nggak bayar PPh25, karena aturan pajak kita diharuskan membayar angsuran sesuai kinerja tahun lalu maka nantinya kalau kita membayar 70 persen, ini di ujung pasti kita akan lebih bayar. Jadi, ini bukannya menolong malah ngerepotin,” ucap Hariyadi.

Untuk program Kartu Prakerja, Hariyadi menilai, program yang berbasis kompetensi dan saat ini ditambah sebagai semi jaring pengaman sosial pada kenyataannya kurang pas. Pasalnya, di tengah kondisi saat ini bukan kompetensi yang dibutuhkan melainkan Bantuan Langsung Tunai.

“Ini juga jadi masalah karena dia open registration, semua orang bisa daftar, akhirnya yang terdampak nggak dapat, dan ini banyak keluhan dari pekerja kami akhirnya mereka nggak dapat,” tuturnya.

Sumber: Inews.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only