Stimulus Pajak Dirasa Masih Kurang Efektif Bagi Para Pengusaha

Badan Kebijakan Fiskal : Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 ke Arah Negatif
May 14, 2020
Pemerintah Siapkan Kupon Makan Bagi Masyarakat Kelas Menengah
May 14, 2020

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa sejumlah kebijakan stimulus di tengah pandemi Covid-19 tidak berjalan secara efektif. Kebijakan tersebut antara lain adalah relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25 dan program Kartu Prakerja.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, untuk relaksasi PPh 21 dia menilai tidak efektif karena batasannya hanya untuk pekerja dengan gaji Rp 200 juta per tahun atau Rp 16,67 juta per bulan. Padahal, saat ini mayoritas para pekerja itu menerima gaji kurang dari gaji normal.

Average di sektor pariwisata boleh dibilang malah di bawah 50 persen, jadi dikasih ini juga percuma karena dapatnya rendah. Jadi, pemerintah menulis Rp 70,1 triliun itu sebetulnya cuma diatas kertas saja tapi kenyataannya tidak dirasakan manfaatnya khususnya oleh pekerja kita,” tuturnya.

Kemudian, untuk relaksasi PPh 22 impor pun juga belum terasa dampaknya. Sebab, pajak impor bisa digunakan apabila perusahaan melakukan impor, di mana yang seharusnya perhitungan PPh dibayar dibelakang, sekarang harus dibayar di muka.

“Nah ini yang dibebaskan. Sekarang ini impor relatif kecil, nggak seperti biasa dan relatif turun tajam,” terang dia.

Sedangkan, untuk relaksasi PPh 25 yang diminta oleh pengusaha untuk dibebaskan dari angsuran. Pasalnya, telah dipastikan perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 tentunya tidak bisa membayar PPh tersebut.

“Jadi, kalau rugi ujung-ujungnya pasti tidak bayar PPh 25, karena aturan pajak kita diharuskan membayar angsuran sesuai kinerja tahun lalu maka nantinya kalau kita membayar 70 persen ini diujung pasti kita akan lebih bayar. Jadi, ini bukannya menolong malah merepotkan,” tambahnya.

Terkait program Kartu Prakerja, menurut dia, peningkatan kompetensi yang juga sebagai semi jaring pengaman sosial ini pada kenyataannya kurang tepat. Sebab, di tengah kondisi saat ini, bukan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan, melainkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Ini juga jadi masalah karena dia open registration, semua orang bisa daftar, akhirnya yang terdampak nggak dapat, dan ini banyak keluhan dari pekerja kami akhirnya mereka nggak dapat,” tutup dia.

Sumber : JawaPos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only