Eksportir Dukung Wacana Pemangkasan Tarif PPh Badan Hingga 5%

Sri Mulyani Tambah Insentif Pajak Bagi Pengusaha Jadi Rp123 T
May 19, 2020
DJP Bisa Terbitkan STP, Ini Skema Pengawasan Insentif PPh Pasal 21 DTP
May 19, 2020

MANILA — Konfederasi Eksportir Filipina (Philexport) mendukung wacana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25% guna membantu pelaku usaha menghadapi dampak pandemi Corona.

Presiden Philexport Sergio Ortiz-Luis Jr. mengatakan para eksportir mendukung wacana pemangkasan tarif PPh Badan yang tertuang RUU Corporate Recovery and Tax Incentives of Enterprises Act (CREATE) tentang insentif pajak.

“Pemangkasan tarif bakal menarik investor, meningkatkan daya saing negara, dan membantu mengatasi masalah arus kas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” katanya, Senin (18/5/2020).

Sergio menambahkan reformasi pajak tersebut juga sangat relevan, terutama bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakan karantina wilayah atau (lockdown) akibat pandemi.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Perencanaan Sosial Ekonomi Karl Chua menyampaikan bahwa pemerintah berencana memangkas tarif PPh badan mulai Juli sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi.

Pemangkasan tarif PPh Badan tersebut memang terbilang drastis. Usulan RUU sebelumnya, Corporate Income Tax and Incentives Rationalization Act (CITIRA) saja mewacanakan pemangkasan tarif PPh Badan secara bertahap menjadi 20% dalam waktu 10 tahun.

RUU CITIRA merupakan peta jalan yang diperuntukkan untuk menggerakkan kegiatan ekspor melalui sejumlah insentif, terutama UMKM. Meski begitu, Philexport menilai usulan itu bisa dilakukan apabila kondisi normal.

Sergio mengklaim eksportir saat ini tengah menghadapi masa sulit karena gangguan yang ditimbulkan oleh pandemi Corona atau Covid-19 di lebih dari 200 negara, termasuk mitra dagang utama Filipina.

Gangguan tersebut menyebabkan banyak perusahaan ekspor terpaksa mengurangi volume ekspor atau bahkan menutup operasinya. Menurut survey Philexport, sekitar 88,4% UMKM akan beroperasi kembali setelah lockdown, tetapi dengan separuh kapasitas.

Masih dari survei tersebut, UMKM bisa beroperasi dengan kapasitas penuh jika ada kondisi tertentu seperti pengujian massal untuk kasus Corona, pendirian fasilitas karantina, operasi logistik yang lancar, penyediaan transportasi umum, ketersediaan pinjaman atau bantuan keuangan, pasokan bahan baku yang cukup, dan ada permintaan produk.

Dilansir dari Philstar, survei tersebut juga menyebutkan sekitar 84% responden berniat mengajukan pinjaman untuk mendukung operasi mereka, membayar gaji, dan memperluas kapasitas teknologi.

Sumber: DDTC.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only