Ini rincian alokasi belanja negara senilai Rp 427,46 triliun untuk pemulihan ekonomi

Ada diskon pajak badan, PLN bisa hemat hampir satu triliun rupiah
May 20, 2020
Dunia usaha mendapatkan cadangan insentif pajak Rp 26 triliun
May 20, 2020

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong perekonomian Indonesia yang terpukul sebagai akibat dari pandemi virus Corona, anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah senilai Rp 641,17 triliun.

Program PEN ini, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Beleid ini disahkan pada 11 Mei 2020.

Sebagai dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di dalam program PEN pemerintah mengalokasikan pos belanja negara mencapai Rp 427,46 triliun.

“Ini termasuk dukungan untuk membantu mengurangi dampak terhadap konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan yang paling rentan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di dalam telekonferensi, Senin (19/5).

Secara detail, rincian dari dana tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, dukungan konsumsi dalam bentuk perluasan bantuan sosial atau subsidi dengan alokasi anggaran Rp 172,1 triliun. Dana tersebut digunakan dalam perluasan program bansos program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, kartu sembako Rp 43,6 triliun, dan bansos sembako wilayah Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.

Kemudian bansos tunai non-Jabodetabek senilai Rp 32,4 triliun, kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun, diskon tarif listrik senilai Rp 6,9 triliun, dan cadangan untuk pemenuhan kebutuhan logistik/pangan/sembako senilai Rp 25 triliun.

Kedua, insentif fiskal melalui dukungan perpajakan bagi dunia usaha, baik usaha kecil maupun menengah dengan alokasi sebesar Rp 123,01 triliun. Insentif fiskal ini dijalankan melalui subsidi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 39,66 triliun, PPh Final UMKM DTP sebesar Rp 2,4 triliun.

Lalu pembebasan PPh Pasal 22 impor sebesar Rp 14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp 5,8 triliun, penurunan tarif PPh badan senilai Rp 20 triliun, serta cadangan dan stimulus lainnya sebesar Rp 26 triliun.

Ketiga, subsidi bunga kredit bagi UMKM sebesar Rp 34,15 triliun. Anggaran ini digunakan untuk meringankan beban pelaku usaha yang terdampak Corona yang dilakukan melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga.

Keempat, subsidi bahan bakar nabati (BBN) untuk mendukung program B-30 sebesar Rp 2,78 triliun. Kelima, belanja untuk imbal jasa penjaminan sebesar Rp 5 triliun yang diberikan dalam rangka untuk memulihkan aliran kredit modal kerja bagi UMKM.

Keenam, pembayaran kompensasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 90,42 triliun atau sesuai dengan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK). Kompensasi ini diberikan kepada PT PLN dengan total sebesar Rp 45,42 triliun, serta PT Pertamina dengan total Rp 45 triliun.

Kompensasi tersebut diberikan atas penundaan kenaikan tarif listrik dan harga minyak.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, skema pembiayaan khusus untuk Program PEN saat ini masih dalam tahap diskusi dengan Bank Indonesia (BI).

Luky menambahkan, nantinya kesepakatan antara Kemenkeu dan BI mengenai skema pembiayaan program PEN akan diumumkan kemudian setelah diskusi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

“Bagaimana skema pembiayaan khusus untuk program PEN itu masih kami diskusikan dengan pihak BI. Nanti akan kami share kalau MoU sudah bisa kita sepakati,” kata Luky.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only