Tergerus PPh Migas, penerimaan pajak hingga April kontaksi 3,09%

BI catat surplus operasional Rp 33,35 triliun di 2019, simak mekanisme pengelolaannya
May 26, 2020
Kemenaker validasi 1,7 juta data pekerja yang terkena PHK selama pandemi Covid-19
May 26, 2020

JAKARTA. Penurunan harga minyak global dan gas alam (Migas) membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Migas drop. Dus, realisasi penerimaan pajak kontraksi 3,09% year on year (yoy) sepanjang Januari-April 2020.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencatat, realisasi penerimaan pajak sampai dengan April 2020 sebesar Rp 376,67 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding realisasi Januari-April 2019 senilai Rp 388,7 triliun.

Sementara dari sisi realisasi PPh Migas sepanjang Januari-April 2020 sebesar Rp 15,01 triliun, minus 32,3% secara tahunan di mana pada periode sama tahun lalu mampu membukukan penerimaan hingga Rp 22,2 triliun.

Pencapaian PPh Migas menjadikan kinerja pos penerimaan pajak tersebut yang paling buruk dibandingkan yang lain. Kemudian baru disusul oleh PP non-Migas dengan realisasi Rp 226,52 triliun, minus 3,17% secara tahunan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara bilang, penurunan PPh Migas tidak terlepas dari tren pelemahan harga komoditas khususnya minyak mentah global baik West Texas Intermediate (WTI) maupun minyak Brent.

“Minyak dunia sepanjang April 2020 semakin berada dalam tren penurunan dibanding awal tahun. Sehingga dampaknya ke penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar dia dalam Konferensi Pers APBN, Rabu (20/5).

Harga minyak Brent di pasar spot sepanjang bulan April lalu menguat 11,17% dengan posisi harga di akhir bulan di level US$ 25,27 per barel. Namun secara year to date (ytd), harga minyak masih minus 61,7%, di mana harga akhir tahun lalu harga minyak Brent senilai US$ 66 per barel, bahkan pada akhir April 2019 lalu mencapai US$ 72 per barel.

Adapun secara total penerimaan pajak sudah mencapai 30,04% dari target akhir tahun senilai Rp 1.254,11 triliun. Suahasil menyampaikan saat ini postur penerimaan pajak dan APBN secara keseluruhan menggunakan target baru yang telah disampaikan pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana Peraturan Presiden (Pepres) 54/2020 yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 serta Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Sistem Keuangan. Informasi saja, beleid ini sudah disetujui oleh DPR RI.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only