Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta aktif mengawasi realisasi penggunaan anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Khususnya dalam penanganan pandemi covid-19 agar terhindar dari praktik korupsi.
Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat juga meminta KPK menindak tegas oknum pemerintah, dan pihak terkait yang melakukan korupsi.
“Sehingga anggaran yang dialokasikan bisa terealisasi sesuai dengan peruntukannya,” ujar Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat Khoirul Anam Gumilar Winata dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2020.
Menurut dia, masih banyak pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak transparan mengenai anggaran untuk penanganan covid-19. Dia menilai hal ini berpotensi terjadi indikasi penyelewengan anggaran.
Kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan terdampak covid-19 juga dinilai tidak berjalan dengan baik. Ada penyaluran yang terlambat dan tidak tepat sasaran.
“(Penyaluran bantuan yang terlambat) menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di masyarakat. Strategi skema bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien, sehingga perlu dievaluasi,” ujar dia.
Di samping itu, dia menyebut ada koordinasi yang buruk antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terkait pendataan masyarakat yang terdampak pandemi. Sehingga banyak bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran, dan mengalami keterlambatan.
Khoirul juga meminta KPK melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa Barat, swasta, dan perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. KPK bersama Ombudsman diharapkan aktif mencegah tindakan malaadminstratif yang dilakukan pemerintah atau swasta.
“Sehingga proses pelayanan publik dalam situasi pandemi ini bisa berjalan dengan maksimal melayani masyarakat,” ucap dia.
Dia mengajak seluruh kader HMI di seluruh cabang di Jawa Barat dan masyarakat untuk melakukan gerakan “AwasiBersama”. Gerakan ini untuk mengawasi kinerja pemerintah dari kebijakan sampai implementasinya.
“Sehingga, seluruh aktivitas kita khususnya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 ini bisa berjalan optimal,” ujar dia.
Dia menekankan HMI melalui gerakan “AwasiBersama” akan melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran yang dilakukan pemerintah, dan pihak terkait sesuai dengan bentuk pelanggarannya kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
Pemerintah pusat menggelontorkan dana hingga Rp 405,1 triliun untuk penanganan covid-19 di beberapa sektor. Alokasi terdiri atas sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun, sektor perlindungan sosial Rp110 triliun, intensif pajak dan kredit usaha rakyat Rp70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi Rp150 triliun.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan anggaran desa.
Sumber: medcom.id
WA only
Leave a Reply