Pengusaha Muda Dukung New Normal Diberlakukan, tapi Harus Ada Insentif

Pengusaha muda ingatkan pemberian insentif pajak harus tepat sasaran
May 29, 2020
APD untuk Tenaga Medis Masih Terbatas
May 29, 2020

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah. Hal tersebut diharapkan sebagai insentif dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Ketua Umum HIPMI, Mardani H Maming mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19, semua usaha terdampak baik UMKM maupun pengusaha besar. Menurutnya, semua sektor harus dibantu agar ekonomi bisa pulih kembali. Bantuan itu, kata Maming, bisa membuat tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar lagi.”Tidak hanya UMKM, usaha-usaha besar juga perlu diperhatikan mengingat PSBB menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi dunia bisnis. Oleh karena itu, subsidi modal serta penundaan pembayaran kredit usaha sangat membantu ekonomi untuk dapat pulih,” kata Maming melalui keterangannya, Jumat (29/5).Maming merasa bisnis masih bisa berjalan lagi khususnya saat new normal asalkan dengan standar protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi. Ia menegaskan dalam mendukung jalannya ekonomi new normal, perlu adanya dukungan pemerintah melalui insentif pajak

“Penerapan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah, kami sepakat untuk mendukung adanya upaya berdamai dengan pandemi COVID-19 ini agar perekonomian dapat kembali pulih dan jumlah karyawan yang di PHK tidak lagi bertambah. Oleh karena itu, kami meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah,” ujar Maming.

Maming menyarankan pemerintah harus tepat sasaran dalam memberikan insentif pajak. Jika tidak, berapa pun besarnya insentif tidak akan berdampak signifikan dalam memulihkan ekonomi. Ia memastikan pihaknya serius mengawal kebijakan tersebut.Selain itu, Maming mengungkapkan fokus kebijakan pemerintah perlu menyasar kepada sektor riil. Pemerintah harus memastikan stimulus yang diinjeksi menciptakan efek berganda kepada roda ekonomi nasional. Seperti program Kartu Prakerja seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang dirumahkan atau di PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi COVID-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak,” ungkap Maming.Lebih lanjut, Maming mengharapkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan insentif pajak kepada para pengusaha agar bisa merekrut lagi karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Sehingga tidak banyak lagi jumlah pengangguran. HIPMI juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi. Sehingga, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga diperkuat agar tidak muncul kebijakan yang tidak diperlukan.”HIPMI akan terus berupaya menyuarakan yang terbaik untuk kebangkitan sektor-sektor usaha di masa new normal kali ini,” terang Maming.

Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan, jika semua usaha terdampak secara total sekitar empat bulan, idealnya pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 70 triliun. Sebab penerimaan pajak PPh 21 dan 22 impor pada 2019 totalnya sekitar Rp 200 triliun.

“Pemberian insentif pajak langkah positif pemerintah untuk mendorong perekonomian. Insentif kebijakan nonfiskal akan berdampak positif untuk menormalisasi membantu ekspor-impor yang sedang melandai di dalam negeri,” ujar Ajib.
Ajib menganggap kebijakan ini sangat tepat kepada dunia usaha untuk memberikan ruang arus kas dan membantu likuiditas perusahaan. Dia menyarankan, pemerintah seharusnya melonggarkan perpajakan untuk seluruh sektor usaha dan tidak hanya terbatas sektor manufaktur.
“Semua sektor usaha juga terdampak. Jika hanya sektor manufaktur yang diberikan insentif PPh 21, 22 dan 25, pertimbangannya sulit diterima,” ucapnya.
Selain itu, pelonggaran PPh 21 belum tentu memberikan dampak langsung terhadap penghasilan karyawan. Ajib berharap, pemerintah mesti menghitung potensi pengurangan pendapatan pajak secara presisi.
“Jangan sampai di akhir tahun menjadi beban tambahan untuk menambah utang pemerintah,” ungkapnya.

Sumber : kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only