JAKARTA – Kuota wajib pajak yang bisa datang ke kantor pajak untuk memanfaatkan pelayanan tatap muka akan ditentukan oleh masing-masing unit vertikal Ditjen Pajak (DJP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan unit vertikal DJP akan menjadi penentu kuota wajib pajak yang dapat dilayani secara langsung. Jumlah wajib pajak yang bisa dilayani akan disesuaikan dengan kondisi kantor dan sumber daya manusia yang bertugas.
“KPP akan mengatur jumlah wajib pajak yang bisa dilayani tatap muka dalam suatu waktu tertentu, misalnya untuk per hari,” katanya Senin (8/6/2020).
Bentuk pelayanan dan konsultasi langsung disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 tetap dijalankan dengan baik. Kantor pusat, sambungnya, memberikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan nantinya.
Menurut Hestu, setiap kantor pajak mempunyai kapasitas yang beragam dalam urusan pelayanan langsung. Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan jarak aman dalam berinteraksi secara langsung yang memenuhi kaidah protokol kesehatan.
Seperti diketahui, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020, mulai 15 Juni 2020, pelayanan tatap muka akan dibuka kembali. Namun, ada sejumlah layanan yang tetap akan diarahkan secara elektronik atau online.
Layanan yang tidak akan diberikan secara tatap muka antara lain pertama, pendaftaran NPWP. Kedua, pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-Filing.
Ketiga, surat keterangan fiskal (SKF). Keempat, surat keterangan penerbitan formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan (validasi SSP PPhTB).
Kelima, aktivasi dan lupa electronic filing identification number (EFIN). Keenam, layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).
“Nantinya pelayanan langsung akan sesuai dengan kapasitas ruangan tempat pelayanan terpadu (TPT) dan petugas yang melayani. Ini sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” imbuh Hestu.
Seperti diketahui, untuk mendapatkan layanan konsultasi secara langsung atau tatap muka dengan pegawai DJP, wajib pajak perlu membuat perjanjian terlebih dahulu. Pembuatan perjanjian melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, atau chat. . (kaw)
Sumber : DDTCNews
WA only
Leave a Reply