JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkap muara suntikan dana ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp52,57 triliun. Gelontoran dana itu diberikan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp677,2 triliun untuk penanganan dampak virus corona. Alokasinya terdiri dari Rp589,65 triliun untuk program PEN dan Rp87,55 triliun sisanya untuk sektor kesehatan.
Dari anggaran program PEN, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp97,11 triliun untuk sektoral dan Pemda, dan Rp44,57 triliun untuk pembiayaan korporasi.
BUMN sendiri mendapatkan sebagian alokasi PMN dari pos korporasi dan perlindungan sosial. Rinciannya, subsidi listrik Rp6,9 triliun, bantuan sosial logistik/pangan/sembako Rp10 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 triliun dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 triliun.
“Jika ditelusuri lebih dalam, PMN untuk BUMN pun pada akhirnya bermuara ke UMKM juga,” ujar Yustinus dalam pernyataan tertulis, dikutip Selasa (9/6).
Yustinus mengingatkan, di masa sulit ini, tidak ada yang tak terdampak virus corona. Artinya, semua berhak mendapatkan dukungan secara proporsional yang diberikan dengan profesional.
“Bahkan kalau masih hendak dirinci, ‘pembiayaan korporasi’ yang porsinya 8 persen itu pun ujung-ujungnya demi kepentingan rakyat juga: menekan angka pengangguran akibat pandemi dan mendorong geliat ekonomi yang bersinggungan dengan para pelaku UMKM,” ujar Yustinus.
Selanjutnya, ia juga menegaskan pemerintah tak memperlakukan ekonomi dan kesehatan sebagai dua hal yang meniadakan satu dengan yang lain. Keduanya bisa, dan harus, berjalan beriringan.
Dalam praktik di lapangan, keduanya terjalin erat kinerja sektor ekonomi tak dapat mengabaikan kesehatan, sebagaimana sektor kesehatan selalu memuat unsur ekonomi.
“Tanpa itu, nasib kita akan menjadi seperti India: lockdown ekstrem tanpa persiapan ekonomi. Rakyat menderita. Bisa-bisa tak terpapar oleh pandemi, tapi terkapar karena ekonomi,” ujarnya.
Memang, porsi anggaran untuk sektor kesehatan di atas kertas hanya 13 persen dari total anggaran. Namun, menurut Yustinus, porsi itu telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam arah yang sama yaitu menangani dampak pandemi.
“Jika memang diperlukan, pemerintah pun tak segan mengalokasikan tambahan dana untuk kesehatan, toh APBN 2020 telah didesain untuk dinamis dan responsif,” jelasnya.
Sumber: CNNIndonesia.com
WA only
Leave a Reply