Jakarta. Pemerintah terus memperketat bisnis e-commerce asing di Tanah Air. Selain akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce asing juga wajib ounya kantor perwakilan di Indonesia.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Peraturan ini berlaku sejak aturan ini diundangkan 13 Mei 2016. Dengan begitu, 13 Desember 2020, e-commerce asing wajib memiliki kantor di Indonesia. “Ini untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen Indonesia bila ada perselisihan antar konsumen dengan seller (penjual),” kata Suhanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemdag) Jumat (12/6). Kemdag akan memberi sanksi ke e-commerce asing yang bandel, mulai peringatan tertulis hingga masuk daftar hitam dan pemblokiran izin sementara.
Hanya, sejauh ini, Kemdag belum mempunyai data pemain e-commerce asing yang sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia.
Ignatius Untung, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) mengatakan kewajiban e-commerce asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia menunjukkan keadilan bagi pemain e-commerce yang beroperasi di negara kita. “Ini mendorong perlakuan adil,” ujarnya.
Shopee, e-commerce yang berkantor pusat di Singapura mengaku masih mempelajari aturan ini. Namun untuk kantor perwakilan di Indonesia, mereka memilikinya. “Shopee Indonesia punya kantor perwakilan di Jakarta sejak awal beroperasi,” kata Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia, Kemarin.
Sebagai informasi, sampai kuartal pertama tahun ini, Shopee Indonesia mencatat, ada 185 juta pesanan masuk.
Ketua Harian YLKI Sudaryatmo berharap, e-commerce asing tunduk atas peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk perlindungan konsumen.
Sumber: Harian Kontan
WA only
Leave a Reply