Realisasi Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 Masih Rendah

Jakarta, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 masih rendah. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 677,5 triliun dan akan meningkat lagi menjadi Rp 695,2 triliun untuk menangani Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Secara umum, realisasi stimulus fiskal penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih menghadapi tantangan pada level operasional dan proses administrasi, sehingga progresnya relatif rendah. Misalnya untuk stimulus bidang kesehatan, realisasinya baru 1,54%. Penyebabnya, antara lain kendala administrasi dalam pemberian instentif bagi tenaga kesehatan dan verifikasi yang rigid. Demikian juga dengan biaya klaim perawatan pasien yang belum banyak diproses dan diverifikasi.

“Di bidang kesehatan, kita melihat implementasinya masih sangat kecil, meskipun anggarannya sudah dinaikkan. Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik dengan anggaran yang disediakan, maupun dari sisi pelaksanaanya. Kita berharap ini bisa diakselerasikan, baik oleh Gugus Tugas, Kementerian Keehatan, maupun daerah,” katanya.

Untuk stimulus di bidang perindungan sosial, realisasinya sudah 28,63%. Menurut Sri Mulyani, kinerja program bantuan sosial, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bansos nontunai cukup optimal. Diskon tarif listrik juga sudah dilaksanakan. Namun, untuk realisasi Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa masih relatif rendah dan perlu akselerasi.

“Permasalahan di lapangan, seperti target error dan over lapping. Ini yang perlu diperbaiki terus dalam penyaluran bulan depan,” kata menkeu.

Untuk insentif dunia usaha, realisasinya baru 6,8%, lantaran jumlah penerima insentif masih belum optimal. Wajib pajak (WP) yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak, ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan stakeholder terkait.

Mengenai dukungan untuk UMKM, realisasinya juga masih 0,06%, lantaran masih menyeleaikan regulasi, penyiapan data, dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasionalnya.

“Untuk UMKM, realisasinya masih sangat kecil. Ini pun nanti kita lihat, kalau dari yang Pegadaian, PMN, Mekaar, dan PIP, mungkin akan kita optimalkan supaya cepat. Yang melalui perbankan maupun lembaga keuangan lain, ini masih perlu bekerja sama dengan OJK dari sisi penyiapan data dan infrastruktur TI agar operasionalnya bisa berjalan dengan cepat dan akuntabel,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi, realisasinya masih 0%, karena masih perlu penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.

“Kita akan fokuskan di bulan Juni ini agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa segera operasional, sehingga bisa membantu dunia usaha yang mengalami tekanan cukup dalam,” ujar menkeu.

Sumber : Beritasatu.com