JAKARTA — Realisasi stimulus fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) tercatat masih rendah. Hal ini disebabkan masih adanya tantangan di level operasional dan proses administrasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, implementasi pemberian stimulus sektor kesehatan baru terealisasi 1,54% atau setara Rp 1,34 triliun dari anggaran kesehatan yang mencapai Rp 87,55 triliun. Progres yang masih terhitung kecil ini disebabkan adanya kendala pada proses administrasi dan verifikasi yang rigid.
“Masih sangat kecil, meskipun anggaran dinaikkan menjadi Rp 87,5 triliun, tapi kami melihat implementasi masih perlu diperbaiki,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi APBN KITA, Selasa (16/6).
Kendala yang dialami untuk biaya klaim perawatan pasien, dikarenakan tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi pada rumah sakit (RS), kemudian perbaikan penanganan kasus di lapangan dan insentif bagi tenaga kesehatan masih ada kendala administrasi dan verifikasi yang rigid.
“Jadi, ada gap antara realisasi keuangan dan fisik dengan anggaran yang disediakan maupun pelaksanaannya,” ujarnya.
Dia berharap hambatan dapat diselesaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas, Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah. “Diharapkan bisa terakselerasi gugus tugas Kemenkes dan daerah,” jelasnya.
Kedua, untuk realisasi perlindungan sosial justru menunjukkan progres yang baik sudah mencapai 28,63% atau Rp 58,37 triliun dari total anggaran Rp 203,9 triliun.
Ia mengatakan, realisasi bantuan sosial (bansos) yang cukup baik terutama bantuan dalam bentuk sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai. Akan tetapi, ia tak memungkiri masih ada kekurangan untuk program bantuan sosial dari sisi target yakni ada inklusi dan ekslusi error, sehingga ini masih harus diperbaiki terus. “Namun sisi angka jumlah sudah tunjukan perbaikan,” jelasnya.
Selain itu, untuk diskon tarif listrik sudah dilaksanakan pembayaran ke PLN Juni 2020. Untuk penyerapan yang masih rendah terjadi pada Kartu Pra Kerja, BLT Dana Desa yang memerlukan akselerasi.
“Tatangannya ada yang desain harus diperbaiki, targetnya harus diperbaiki dan ini sudah berikan cukup banyak manfaat di masyarakat,” tuturnya.
Ketiga, penyerapan insentif usaha mencapai 6,8% atau baru Rp 8,20 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun. Menurutnya, jumlah penerima insentif masih belum optimal karena ada beberapa wajib pajak yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif, namun ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan insentif.
“Kita akan melihat tracking perusahaan atau wajib pajak yang eligible dan kita akan lakukan sosialisasi lebih luas agar dunia usaha paham ada fasilitas pemerintah untuk meringankan beban pajak,” tuturnya.
Keempat, realisasi penyerapan untuk UMKM masih 0,06% dari target anggaran Rp 123,46 triliun.
Menurutnya, masih harus menyelesaikan regulasi, data maupun infrastruktur IT untuk mendukung operasionalisasi. Untuk pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN) di bawah Kementerian BUMN maupun Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemenkeu, akan dilakukan optimalkan secara cepat.
Akan tetapi, untuk sisi perbankan dan lembaga keuangan lain masih perlu dilakukan kerja sama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terkait sisi penyiapan data dan IT agar operasionalisasi bisa berjalan cepat dan akuntabel. Ini akan diselesaikan bersama OJK, baik perbankan lembaga kauangan non bank.
“Saya akan meminta seluruh tim bidang UMKM apakah melalui pegadaian, PMN melalui BUMN, dan PIP di Kementerian Keuangan bisa diakselerasi agar UMKM segera dapat manfaat dari program pemerintah. Untuk koperasi dan usaha kecil lainnya kita tergantung Kementerian Koperasi untuk bisa jalankan,” tuturnya.
Kelima, pembiayaan korporasi terutama dalam faktor pemberian relaksasi dan pemberian kredit modal kerja tidak memiliki progres. Realisasinya masih nol dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp 53,57 triliun.
Ia menjelaskan, realisasi yang masih nol disebabkan pemerintah masih harus menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
“Kita fokus bulan Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan dapat beroperasi, sehingga bisa membantu dunia usaha karena mengalami tekanan yang cukup dalam,” ujar Sri Mulyani.
Terakhir, stimulus fiskal berupa bantuan kepada sektoral dan pemerintah daerah, telah terealisasi 3,65% atau Rp 3,87 triliun sudah terserap dari total anggaran Rp 106,11 triliun.
Menkeu mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar proses penyelesaian regulasi dan program padat karya kementerian/lembaga (K/L) bisa dilakakan untuk membantu ekonomi pada kuartal III atau kuartal IV.
“Harapan terjadi perbaikan sisi kesadaran dan penanganan kita berharap ada perbaikan sisi kondisi kegiatan ekonomi yang disebut sosial dan ekonomi dan paket policy pemerintah bisa mencapai atau menjangkau masyarakat dan dunia usaha yan utuh bantuan,” tuturnya.
Beban Besar
Sri Mulyani menegaskan bahwa penanganan Covid-19 merupakan beban yang luar biasa besar pemerintah dari sisi APBN. Hal ini terlihat bahwa seluruh penanganan Covid-19 untuk kesehatan, sosial ekonomi, masyarakat dan UMKM.
“Semuanya menimbulkan beban luar biasa besar ke APBN namun itu akan terbayarkan jika memang seluruh policy betul bisa menjangkau dan berikan dampak positif bidang kesehatan, sosial ekonomi,” tuturnya.
Pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 18 triliun menjadi Rp 695,2 triliun dari outlook penanganan Covid-19 sebelumnya sebesar Rp 677,2 triliun.
Di sisi lain, ia menilai bahwa penanganan Covid-19 sudah mulai membaik dan diharapkan tren rasio sembuh akan terus meningkat dan rasio meninggal menurun. “Tracking dan tes PCR ditingkatkan. Dengan semua daerah memiliki kesiapan yang makin baik kita berharap akan timbulkan momentum positif,” tuturnya.
Sumber : Investor Daily.id
WA only
Leave a Reply