JAKARTA. Pandemi virus Corona telah menyebabkan tekanan berat pada penerimaan pajak per akhir Mei 2020. Seluruh sektor utama mengalami tercatat mengalami penurunan secara tahunan.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference APBN Kita pada Selasa (16/6/2020). Dia menyebut penerimaan pajak pada semua sektor usaha utama mengalami kontraksi, lebih buruk jika dibanding kinerja per akhir April 2020.
“Kondisi ekonomi saat ini sudah menunjukkan tekanan yang nyata di berbagai jenis pajak,” kata Sri Mulyani.
Industri manufaktur yang menjadi andalan karena berkontribusi besar pada penerimaan pajak, per akhir April 2020 masih mampu tumbuh 4,68%. Namun, per akhir Mei 2020 berbalik menurun 6,8%, dengan nilai Rp126,14 triliun dan berkontribusi 29,2% pada penerimaan pajak.
Demikian pula penerimaan pajak pada sektor usaha jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,16% per akhir April 2020 berbalik terkontraksi 1,6% per akhir Mei 2020. Nilai realisasi penerimaan sektor ini adalah Rp69,36 triliun.
Kemudian, penerimaan pajak sektor perdagangan senilai Rp84,91 triliun dengan kontribusi 19,7%. Realisasi per akhir Mei 2020 ini mencatatkan penurunan 12,0%. Padahal, per akhir Mei 2019, penerimaan pajak sektor ini masih tumbuh 2,7%.
Sri Mulyani mengatakan performa penerimaan pajak sektor perdagangan ini dipengaruhi oleh oleh perlambatan impor, tingginya restitusi, serta perlambatan kegiatan perdagangan secara umum.
Sektor konstruksi dan real estate yang menyumbang penerimaan pajak Rp27,63 triliun mengalami kontraksi 11,0%. Kondisi ini lantaran ada peningkatan restitusi dan penurunan kegiatan usaha akibat pandemi. Padahal, per akhir Mei 2019, penerimaan pajaknya mampu tumbuh 5,6%.
Adapun pada sektor pertambangan yang menyumbang penerimaan pajak Rp18,66 triliun, mengalami kontraksi paling dalam dibanding sektor usaha lainnya. Penerimaan pajak sektor ini minus 34,9%. Pada periode yang sama tahun lalu, kontraksinya sebesar 12,4%.
“Pertambangan sudah lama mengalami tekanan dan tahun ini berlanjut dari kontraksi 12,4% ke 34,9%,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, hal itu disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan diperparah oleh rendahnya lifting minyak dan gas akibat pandemi.
Sementara itu, penerimaan pajak dari usaha transportasi pergudangan yang senilai Rp19,99 triliun juga mengalami kontraksi 6,4%. Padahal, per Mei 2019 penerimaan pajak sektor ini mampu tumbuh hingga 25,7%.
Menurut Sri Mulyani kondisi itu disebabkan oleh penurunan pengguna transportasi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Penurunan juga terjadi pada kegiatan pembangunan sarana penunjang transportasi.
“Transportasi dan pergudangan yang tiga tahun terakhir menyumbang double digit, misalnya tahun lalu 25,7%, tahun ini mengalami kontraksi 6,4%,” kata Sri Mulyani. (kaw)
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply