Teten Khawatir Separuh UMKM Terancam Gulung Tikar

JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, mengaku sangat khawatir dengan prediksi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang masa depan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia setelah dihantam pandemi Covid-19. OECD memprediksi setelah September 2020 ini, separuh dari pelaku UMKM akan gulung tikar.

Dari data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, kondisinya juga tidak jauh berbeda, di mana kegiatan usaha pelaku UMKM sangat terganggu akibat menurunnya permintaan, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan cashflow. Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Indoensia mencapai sekitar 64 juta.

“Anggap saja ini memang skenario paling buruk yang harus kita hadapi, di mana setelah September separuh UMKM gulung tikar. Dari data kami, kebanyakan UMKM memang 30 persen sampai 50 persen kegiatan usahanya terganggu, sehingga tidak bisa membayar cicilan cicilan ke lembaga pembiayaan. Jadi terdampak dari dua sisi, supply dan demand,” kata Teten Masduki dalam acara diskusi yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) melalui webinar, Rabu (8/7/2020).

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Teten menegaskan, salah satu fokus pemerintah adalah mendukung sektor UMKM agar kembali bangkit. Dari total biaya penanganan Covid-19 dan juga PEN sebesar Rp 695,2 triliun, yang dialokasikan untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.

“Saat ini fokus kita di program PEN. Untuk UMKM anggarannya Rp 123,46 triliun, antara lain untuk pembiayaan, subsidi bunga, subsidi pajak, dan pembiayaan modal kerja baru yang lebih murah,” kata Teten.

Di luar program PEN ini, Teten mengatakan saat ini kementerian yang dipimpinnya juga tengah mengembangkan ide-ide baru untuk membantu UMKM dari sisi pembiayaan. “Meskipun kebijakan PEN sudah ditetapkan, tetapi masih dimungkinkan ada usulan-usulan baru yang lebih tepat untuk UMKM,” tuturnya.

Teten juga menilai berbagai program pembiayaan untuk sektor UMKM yang saat ini berjalan masih perlu dibenahi agar lebih murah dan mudah bagi UMKM.

“Saat ini fokus kita di program PEN. Untuk UMKM anggarannya Rp 123,46 triliun, antara lain untuk pembiayaan, subsidi bunga, subsidi pajak, dan pembiayaan modal kerja baru yang lebih murah,” kata Teten.

Di luar program PEN ini, Teten mengatakan saat ini kementerian yang dipimpinnya juga tengah mengembangkan ide-ide baru untuk membantu UMKM dari sisi pembiayaan. “Meskipun kebijakan PEN sudah ditetapkan, tetapi masih dimungkinkan ada usulan-usulan baru yang lebih tepat untuk UMKM,” tuturnya.

Teten juga menilai berbagai program pembiayaan untuk sektor UMKM yang saat ini berjalan masih perlu dibenahi agar lebih murah dan mudah bagi UMKM.

“Saya kira masih ada pekerjaan rumah. Meskipun sudah ada program KUR, kita harus terus evaluasi efektifitasnya,” tandas Teten.

Sumber: BeritaSatu.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only